Anggaran PU Tertekan, Gedung Baru DPRD NTB Tak Bisa Rampung 2027

LOMBOK, iNewsLombok.id - Rencana pembangunan kembali gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi perubahan target. Proyek yang sebelumnya diharapkan dapat diselesaikan pada 2027 kini berpotensi dikerjakan secara bertahap hingga 2028 dan baru digunakan pada 2029 apabila dukungan anggaran daerah untuk kebutuhan pendukung tidak tersedia.

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengungkapkan kondisi tersebut saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (Sanimas, Pamsimas dan Pisew) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahap I Tahun Anggaran 2026 di Hotel Golden Palace, Kota Mataram, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga

DPM Unram Desak KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana BTT NTB Rp484 Miliar yang Raib dari LHP BPK RI

Menurut Mori, kendala utama saat ini adalah keterbatasan ruang fiskal Kementerian PU pada tahun anggaran 2027. Ia menyebut pagu indikatif kementerian tersebut berada di kisaran Rp97 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi sekitar Rp118 triliun pada tahun sebelumnya.

“Anggaran PU itu sekitar Rp97 triliun. Tahun lalu sekitar Rp118 triliun. Di dalam Rp97 triliun tersebut ada mandatory terkait dengan tiga daerah yang terkena bencana, nilainya sekitar Rp10,7 triliun,” kata Mori.

Mori menilai anggaran untuk pemulihan akibat bencana seharusnya menggunakan sumber pembiayaan khusus atau dana cadangan bencana, sehingga tidak terlalu mengurangi ruang anggaran reguler Kementerian PU.

Baca Juga

DPRD NTB Bongkar Kejanggalan Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Klaim 100 Persen Dipertanyakan

“Semestinya itu diambil bukan dari anggaran murni PU, tapi dari dana cadangan lain, dana bencana. Tapi pada kenyataannya diambil dari situ,” ujarnya.

Editor : Purnawarman