Komisi IX DPR Soroti WTP BGN, Muazzim Akbar Pertanyakan Rendahnya Serapan Anggaran

JAKARTA, iNewsLombok.id – Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, capaian tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena realisasi anggaran lembaga tersebut disebut baru berada di kisaran 59 persen.

Pernyataan itu disampaikan Muazzim saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama jajaran Badan Gizi Nasional yang disiarkan melalui TV Parlemen, Jumat (17/7/2026)

Baca Juga

Muazzim Akbar: Makan Bergizi Gratis Bukan Sekadar Soal Gizi

"Ini BGN lagi luar biasa, jadi perlu pembahasan serius. Tadi disampaikan mendapatkan WTP, hari ini WTP tetapi realisasi anggaran rata-rata 59 persen," ungkap Muazzim.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga mantan Ketua DPW PAN NTB itu mengaku mempertanyakan bagaimana opini WTP dapat diperoleh di tengah rendahnya tingkat penyerapan anggaran.

"Bagaimana WTP, jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin," tegasnya.

Baca Juga

Situasi Timur Tengah Memanas, 1.372 Jamaah Umroh dan 155 PMI Asal NTB Dipastikan Aman

Selain menyinggung opini WTP, Muazzim juga meminta penjelasan mengenai tindak lanjut persoalan yang sebelumnya disampaikan para mitra Badan Gizi Nasional kepada Komisi IX DPR RI.

Ia mengungkapkan, pada pertemuan sebelumnya, banyak mitra BGN yang hadir hingga ruang rapat tidak mampu menampung seluruh peserta.

"Yang kami ingin pertanyakan, kemarin kami Komisi IX menerima mitra BGN sampai enggak ada tempat duduk di sini. Kita kasih duduk di balkon di atas, kurang lebih seluruh mitra Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Baca Juga

Program MBG Diproyeksi Serap Tenaga Kerja Lokal di Setiap Kecamatan

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa penjelasan mengenai pemberian opini WTP merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena itu kewenangan BPK untuk menjawab, tetapi karena saya akuntan akan saya jelaskan. WTP itu bukan soal benar atau salah, sesuai dengan akuntansi. Walaupun yang pas menjawab ini adalah BPK," tegas Agustina.

Ia menjelaskan bahwa opini WTP tidak berarti suatu instansi bebas dari catatan atau temuan pemeriksaan. Menurutnya, rekomendasi hasil audit tetap ada dan sedang ditindaklanjuti.

Baca Juga

DPR RI Usul BGN Tambah Gaji Kader Posyandu yang Layani Ibu Hamil dan Menyusui di Program MBG

"Bahwa ada catatan, ada temuan iya. Kami sudah tindak lanjuti, dan sebagian sudah saya monitoring. Karena memang masih bertahap," jelasnya.

WTP Tidak Sama dengan Bebas Temuan

Sebagai informasi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini audit tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah atau lembaga negara. Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Namun, perolehan opini WTP tidak berarti sebuah lembaga tidak memiliki kelemahan administrasi maupun temuan pemeriksaan. BPK tetap dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Baca Juga

MBG Tak Hanya Soal Gizi, Tapi Juga Penguatan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa

Komisi IX DPR RI menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Badan Gizi Nasional, termasuk efektivitas penggunaan anggaran serta penyelesaian berbagai persoalan yang disampaikan para mitra pelaksana di lapangan.

Editor : Purnawarman