Opini: Prabowonomics Vs Neoliberalisme, Mencari Titik Temu Ekonomi Indonesia

Oleh: Edo Segara Gustanto Akademisi & Peneliti Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN)

Sejak The Economist menerbitkan laporan tajam yang menuding pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membahayakan perekonomian dan demokrasi, resistensi dan perlawanan muncul dari kabinet Pemerintahan Prabowo.

Baca Juga

Prabowo Ajukan Destry Damayanti Jadi Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR

Celakanya, perlawanan ini membabi buta dengan membenturkan bahwa kritik-kritik ini adalah karena pihak pengusung neoliberalisme tidak suka dengan Prabowo. Saya melihatnya, Pemerintah tidak dengan jernih menerima masukan baik dari ekonom ataupun dari media.

Salah satunya datang dari pembantu Presiden Prabowo, yakni Fahri Hamzah, yang menulis di sebuah media mainstream dengan judul: “Prabowonomics Vs Neoliberal, Menjawab The Economist”. Dalam tulisannya, Fahri Hamzah membela arah kebijakan ekonomi Prabowonomics sebagai tesis tandingan neoliberalisme untuk melepaskan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah.

Argumennya menekankan bahwa investasi SDM seperti program makan gratis dan intervensi negara yang kuat melalui Ekonomi Pasar Pancasila diperlukan untuk mencapai kedaulatan ekonomi. Fahri membenturkan gagasan ekonomi sosialis Prabowo dengan neoliberalisme.

Baca Juga

Prabowo Minta Semua Dapur MBG Diawasi, Aparat Dilarang Minta Setoran

Belum lagi soal tudingan yang diarahkan lembaga-lembaga think thank ekonomi yang mengkritik Prabowo didanai oleh Soros untuk mengkritik Pemerintah Indonesia hari ini. Meskipun tuduhan itu memang benar adanya, perlu dilihat juga, pendanaan Soros itu untuk apa saja, saya kira tidak spesifik khusus menyerang gagasan ekonomi Prabowo.

Saya termasuk yang berdiri di kaki sendiri meski saya terus mengkritik gagasan ekonomi Prabowo. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini Indonesia sistem ekonomi Indonesia bebas dari sistem neoliberalisme?

Apakah Sistem Ekonomi Indonesia Bebas dari Neoliberalisme?

Sistem ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia? Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, antara sistem ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi pasar (liberal). Dengan menggunakan sistem ini tujuan utamanya adalah mencapai profit (keuntungan) juga berharap adanya pemerataan sosial dan untuk ekonomi Islam bisa mengakomodasi rakyatnya yang mayoritas beragama Islam.

Baca Juga

Prabowo Resmikan 5 Bendungan dari Lombok, Meninting Jadi Tumpuan Air dan Pangan NTB

Sistem ekonomi yang dianut Indonesia mempunyai karakteristik sendiri, misalnya sektor swasta yang aktif dan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia namun dengan kendali pemerintah yang relatif besar pada sektor-sektor strategis. Adanya upaya untuk keseimbangan kepemilikan publik dan swasta melalui kebijakan yang dibuat Pemerintah, serta terbuka terhadap investasi asing

Pada tulisan ini, saya ingin fokus pada sistem ekonomi pasar yang dianut juga oleh Indonesia. Ya, kita menganut sistem ekonomi liberal. Apa artinya? Kita tidak bisa sepenuhnya menghilangkan sistem ini di negara kita. Kita menerima investasi asing, kita juga mengadopsi pasar bebas, kita terhubung dengan pasar global. Di masa reformasi Indonesia juga banyak mengalami liberalisasi ekonomi dan peningkatan partisipasi swasta.

Sistem ekonomi liberal memang tidak diberlakukan secara umum di Indonesia karena visi perekonomian Indonesia adalah pemerataan, sedangkan sistem ekonomi liberal cenderung mendorong terjadinya kesenjangan. Tapi dengan beberapa fakta di atas, kita juga tidak bisa mengatakan kita bebas dari sistem liberal (neolib) seperti perlawanan yang digaungkan rezim Pemerintah hari ini.

Ekonomi Sosialis Prabowo Jangan Sampai Kebablasan

Baca Juga

Prabowo Targetkan Semua Daerah Punya Sekolah Rakyat, Ini Penjelasan Kemensos

Kita sudah mahfum bahwa kebijakan ekonomi Pemerintah hari ini adalah sistem ekonomi sosialis. Ini wajar karena ayahnya Prabowo, Soemitro Hadijoyokoesoemo adalah seorang ekonom dan pentolan sosialis pada masanya. Kebijakan-kebijakan Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, adalah program ekonomi bercorak sosialis.

Salahkah program-program tersebut? Menurut saya tidak, tapi ada kesan Prabowo memaksakan sejumlah kebijakan sehingga anggaran APBN kita mengkhawatirkan. Ini terlihat dari posisi utang pemerintah Indonesia yang semakin meningkat per akhir Maret 2026, tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di angka 40,75%. Kritik juga dialamatkan ke Prabowo karena hari ini banyak pemangkasan anggaran di bidang Pendidikan. Terkesan Prabowo tidak peduli dengan Pendidikan.

Hemat saya, agar kebijakan semi-sosialis dari Prabowo Subianto dapat berjalan baik, pemerintah harus mampu menyeimbangkan keberpihakan kepada rakyat dengan stabilitas ekonomi. Program besar seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan penguatan koperasi membutuhkan anggaran yang kuat serta pengelolaan fiskal yang hati-hati. Karena itu, peningkatan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan pemberantasan korupsi menjadi syarat penting agar program-program ini tidak membebani APBN secara berlebihan.

Baca Juga

Dewan Pers Desak Istana Kembalikan Kartu Liputan Wartawan yang Dicabut Usai Tanya MBG ke Prabowo

*Penutup*

Prabowonomics dan neoliberalisme tidak harus dipahami sebagai dua kutub yang saling meniadakan. Indonesia justru memerlukan pendekatan yang mampu mengombinasikan efisiensi mekanisme pasar dengan keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat. Negara perlu hadir untuk melindungi sektor-sektor strategis, mendorong pemerataan, dan memperkuat daya saing nasional, tanpa menghambat inovasi dan dinamika dunia usaha.

Dengan titik temu di atas, Indonesia dapat membangun sistem ekonomi yang berdaulat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global, sekaligus tetap berpijak pada amanat konstitusi untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Editor : Purnawarman