Kesal Gubernur Tak Hadir, DPRD NTB Batalkan Paripurna LKPJ

MATARAM, iNews.id - Paripurna penyampaian LKPJ tahun 2021 pada Kamis (14/4/2022) dibatalkan DPRD NTB karena tidak dihadiri gubernur. Gubernur Zulkieflimansyah diinformasikan lebih memilih bersama Kapolri dalam suatu acara sehingga tidak menghadiri acara paripurna LKPJ.

DPRD menyayangkan ketidakhadiran gubernur karena dalam aturan PP Nomor 13 tahun 2019 pasal 19 gubernur wajib hadir dalam penyampaian paripurna LKPJ setiap sekali dalam setahun dan tidak diwakilkan kecuali berhalangan tetap. Ketidak hadiran gubernur tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan DPRD seberapa urgen gubernur NTB menghadiri acara di tempat lain sehingga menomorduakan paripurna.

Baca Juga

DPRD Sorot Pekerjaan Talud di Ruas Jalan Rembiga-Pemenang Amburadul,Plh Kadis PUPR NTB Beri Bantahan

Politisi Partai Golkar, Ahmad Fuaddi, mempertanyakan perihal ketidak hadiran Gubernur Zul yang dinilainya lebih mementingkan acara di luar dibanding paripurna LKPJ.

"Saya mau bertanya apakah LKPJ ini tidak penting sehingga Gubernur tidak bisa hadir, tolong bisa dijelaskan oleh pimpinan," tegas Fuaddi.

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang memimpin sidang menyebut bahwa Gubernur tidak hadir karena ada acara di luar yang sudah dijadwalkan.

Baca Juga

Megawati Lestari Srikandi Partai Golkar Jabat Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Ini Komitmennya

"Gubernur tidak bisa hadir dan dalam aturan itu tidak bisa diwakilkan. Katanya Gubernur baru tahu penyampaian LKPJ harus dilakukan Gubernur," jawab Isvie.

Fuaddi pun mengejar dan mengingatkan bahwa banmus sudah lama membahas mengenai jadwal ini dan dihadiri langsung perwakilan pemerintah.

"Lalu kenapa tidak bisa hadir. Apakah perwakilan pemerintah tidak hadir dalam rapat dengan banmus mengenai penentuan jadwal?," tanya Fuaddi di ruang paripurna.

Baca Juga

DPRD NTB Resmi Bentuk 8 Fraksi, Berikut Susunannya

Isvie mengulangi lagi menyampaikan bahwa eksekutif hadir dalam rapat banmus penentuan jadwal dua minggu lalu.

"Eksekutif diwakili Sekda hadir dalam rapat banmus. Jadi kita akan tunda Kamis depan," ungkap Isvie meminta persetujuan anggota Dewan.

Sontak Fuad kembali mencecar Isvie bahwa penetapan jadwal paripurna LKPJ harua dibahas melalui banmus tidak ditetapkan di paripurna. Isvie dengan segera menutup paripurna dan meminta semua anggota banmus untuk kembali rapat.

Editor : Purnawarman