Sensus Ekonomi 2026 Dimulai di NTB, Iqbal Dorong Masyarakat Beri Data Akurat

LOMBOK, iNewsLombok - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan menggelar pencanangan tingkat provinsi di Gedung Gelanggang Pemuda Youth Center NTB, Jumat (19/6/2026).

Kegiatan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong keterlibatan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di NTB.

“Data ekonomi yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita sukseskan bersama,” kata Lalu Muhamad Iqbal.

Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 sendiri telah dimulai sejak 15 Juni 2026, termasuk di wilayah NTB. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha, aktivitas ekonomi, serta perkembangan sektor bisnis di daerah.

Pencanangan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, para bupati dan wali kota se-Pulau Lombok, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, pimpinan instansi vertikal, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat.

Lebih dari 500 undangan hadir dalam kegiatan itu sebagai bentuk dukungan bersama terhadap penyediaan data ekonomi yang berkualitas.

Prosesi pencanangan dilakukan melalui simbol penancapan bendera pada miniatur Gunung Rinjani oleh Gubernur NTB, Wakil Kepala BPS, kepala daerah, dan unsur Forkopimda. Simbol tersebut menggambarkan semangat kebersamaan seluruh pihak dalam mendukung keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.

Dukungan pemerintah kabupaten dan kota juga diperkuat melalui penandatanganan deklarasi kesiapan pelaksanaan sensus. Para kepala daerah menyatakan komitmen untuk membantu kelancaran pendataan di wilayah masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB mengajak masyarakat dan seluruh pelaku usaha agar menerima petugas sensus serta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

“Ketika datanya baik, maka perencanaannya akan baik. Ketika perencanaannya baik, manfaat pembangunannya akan semakin dirasakan masyarakat," ujar Lalu Muhamad Iqbal.

Menurutnya, data ekonomi yang valid memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan, mulai dari penyusunan program pemerintah hingga strategi pengembangan sektor usaha.

Rangkaian kegiatan pencanangan turut dimeriahkan dengan atraksi peresean, seni bela diri tradisional masyarakat Sasak yang menjadi salah satu identitas budaya NTB.

Suasana semakin semarak ketika Gubernur NTB dan Wakil Kepala BPS RI ikut turun ke arena sebagai pepadu peresean secara simbolis. Aksi tersebut mendapat sambutan meriah dari para peserta yang hadir.

Peresean dipilih sebagai simbol keberanian, daya juang, dan sportivitas yang selaras dengan semangat kolaborasi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk mengetahui kondisi serta perkembangan kegiatan usaha di Indonesia.

Data yang dihimpun nantinya menjadi bahan strategis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

“Data yang akurat akan memberi arah yang jelas bagi pembangunan. Karena itu, setiap pelaku usaha memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil sensus,” ujarnya.

BPS berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya statistik sebagai dasar pembangunan.

Selain kegiatan pencanangan, sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) NTB juga menampilkan produk unggulan daerah. Kehadiran UMKM tersebut menjadi gambaran nyata aktivitas ekonomi masyarakat yang akan menjadi bagian dari pendataan Sensus Ekonomi 2026.

Melalui data yang terkumpul, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam penguatan sektor usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan secara berkala oleh BPS untuk memetakan seluruh aktivitas ekonomi nonpertanian, termasuk jumlah usaha, karakteristik pelaku usaha, tenaga kerja, hingga kondisi operasional bisnis di Indonesia.

Editor : Purnawarman