Turun ke Dapilnya, Anggota DPRD NTB H. Yasin Bongkar Masalah Infrastruktur yang Hambat Ekonomi Warga

BIMA, iNewsLombok.id - Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu, H. Yasin turun langsung menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang berlangsung pada 5–8 Juni 2026.

Dalam agenda tersebut, H. Yasin menyambangi sejumlah wilayah, yakni Desa Donggobolo, Kecamatan Woha; Desa Pandai dan Desa Taloko, Kecamatan Sanggar; serta Desa Kawinda Toi, Kecamatan Tambora, di Kabupaten Bima. Sementara di Kabupaten Dompu, reses digelar di Desa Dore Melo, Kecamatan Manggelewa, dan di Kota Bima berlangsung di Kelurahan Jatibaru Timur.

Baca Juga

DPM Unram Desak KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana BTT NTB Rp484 Miliar yang Raib dari LHP BPK RI

Politisi Partai Gerindra tersebut menyebut persoalan infrastruktur dasar masih menjadi keluhan dominan yang disampaikan masyarakat.

Warga berharap pembangunan jalan lingkungan berupa rabat gang maupun lapisan penetrasi makadam (lapen) dapat kembali mendapat perhatian pemerintah.

"Permintaan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan. Kondisi ini terjadi karena banyak program yang sebelumnya bisa dibiayai melalui dana desa kini terkendala akibat kebijakan efisiensi anggaran," ujar H. Yasin kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga

DPRD NTB Bongkar Kejanggalan Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Klaim 100 Persen Dipertanyakan

Selain infrastruktur jalan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan jaringan irigasi, peningkatan layanan air bersih, serta penyediaan sumber air untuk mendukung sektor peternakan melalui program pemboran air.

Di Desa Kawinda Toi dan Oi Panihi, masyarakat mengeluhkan jaringan pipa air bersih yang mengalami kerusakan sejak lama. Akibatnya, kebutuhan air sehari-hari warga menjadi terganggu.

Keluhan serupa disampaikan warga Kelurahan Jatibaru Timur, Kota Bima. Mereka berharap adanya penambahan sumber air melalui sumur bor karena kapasitas air yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh lingkungan.

Sertifikasi Lahan Transmigrasi Jadi Aspirasi Warga

Baca Juga

Perempuan Tak Lagi Terpinggirkan, DPRD NTB Perkuat Raperda Izin Tambang Rakyat

Selain masalah infrastruktur, masyarakat kawasan transmigrasi juga meminta kepastian status hukum lahan yang selama ini mereka tempati.

"Aspirasi terkait sertifikasi lahan akan kami sampaikan kepada pemerintah melalui laporan hasil reses. Kami berharap program sertifikasi seperti Prona dapat kembali diprogramkan khususnya di wilayah transmigrasi," kata H. Yasin.

Menurutnya, kepastian legalitas tanah menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat karena berkaitan dengan keamanan kepemilikan dan pengembangan ekonomi warga.

Baca Juga

Sebaran PJU Dinilai Tak Merata di 2025, DPRD NTB Dorong Pengadaan 2026 untuk Semua Kabupaten

Dalam perjalanan menuju wilayah Sanggar dan Tambora, H. Yasin juga menemukan persoalan serius pada ruas jalan provinsi. Sedikitnya tiga jembatan mengalami kerusakan hingga putus dan belum mendapatkan penanganan.

Kondisi tersebut, kata dia, menyebabkan akses masyarakat terganggu terutama ketika musim hujan. Dampaknya turut dirasakan petani yang kesulitan membawa hasil produksi ke pasar.

"Ketika hujan turun, jalur tersebut tidak bisa dilalui. Akibatnya aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, termasuk petani tebu di Kecamatan Sanggar yang kesulitan mengangkut hasil panennya," ungkapnya.

Longsor di Jalur Ncai Kapenta-Ambalawi Jadi Perhatian

Baca Juga

Gubernur Iqbal Bongkar 60 Persen ASN Eks Honorer dan Rekrut PPPK Baru, DPRD: Jangan Bebani APBD

Persoalan lain juga ditemukan di jalur Ncai Kapenta menuju Ambalawi. Warga mengkhawatirkan adanya rembesan longsor pada badan jalan provinsi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Kami meminta Pemerintah Provinsi segera mengatensi kondisi tersebut agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar bagi masyarakat," tegasnya.

Seluruh hasil serapan aspirasi selama reses tersebut, lanjut H. Yasin, akan disusun dalam laporan resmi DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan.

Ia berharap usulan masyarakat dapat masuk dalam program pembangunan Tahun Anggaran 2027, baik melalui program reguler pemerintah maupun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

H. Yasin mengakui kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan dalam mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak hanya terasa pada tingkat desa, tetapi juga terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Meski demikian, ia memastikan reses tetap menjadi instrumen penting DPRD dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan.

"Reses adalah momentum silaturahmi, mendengarkan kebutuhan masyarakat dan memperjuangkannya sesuai skala prioritas. Kami tidak ingin mengumbar janji, tetapi akan berupaya maksimal memperjuangkan aspirasi yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat apabila kondisi anggaran memungkinkan," jelasnya.

Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap berbagai rancangan peraturan daerah (Raperda) yang tengah dibahas DPRD NTB.

Dengan adanya partisipasi publik tersebut, DPRD berharap kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Editor : Purnawarman