Gubernur Lalu Iqbal Bongkar Kondisi ASN NTB, 60 Persen Disebut Berasal dari Eks Honorer

Baca Juga

Banggar DPRD NTB: Percepatan Jalan Bisa Lewat Nota Kesepakatan Gubernur dan DPRD

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena proses perekrutan sebelumnya belum sepenuhnya berbasis kebutuhan organisasi dan kompetensi yang diperlukan pemerintah daerah.

Lalu Iqbal menjelaskan, jika pemerintah ingin membangun birokrasi yang lebih profesional melalui sistem rekrutmen berbasis kebutuhan, maka akan muncul kesenjangan antara jumlah pegawai yang tersedia saat ini dengan kebutuhan ideal organisasi.

"Akan ada gap kebutuhan, kalau boleh Bu Menteri PANRB kalau boleh mengusulkan diberikan relaksasi untuk melakukan rekrutmen PPPK sesuai khitahnya," tegasnya.

Baca Juga

Kebakaran Sade, Banggar DPRD NTB Desak Gubernur Iqbal Segera Gunakan Dana BTT

Ia berharap pemerintah pusat memberikan ruang kebijakan bagi daerah untuk melakukan perekrutan PPPK profesional, terutama untuk mengisi posisi strategis yang membutuhkan keahlian tertentu.

"Kami setuju jangan ada ASN baru, kami akan rekrut yang punya potensi keahlian setahun dan dua tahun," ujarnya.

Permintaan relaksasi tersebut, kata dia, diperlukan agar daerah tetap dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan profesionalitas ASN.

Baca Juga

Nasib 15 Atlet NTB di PON Papua Masih Dirumahkan, Ditengah Dorongan Gubernur Iqbal Pimpin KONI NTB

Pemerintah sebelumnya terus mendorong penataan tenaga non-ASN melalui mekanisme seleksi PPPK sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional. Penataan ini bertujuan menciptakan sistem kepegawaian yang lebih berbasis kompetensi, kebutuhan jabatan, dan kinerja.

Selain itu, transformasi birokrasi juga menjadi bagian dari agenda pemerintah pusat untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, serta penyederhanaan struktur organisasi agar lebih efektif.

Editor: Purnawarman