Gubernur Lalu Iqbal Bongkar Kondisi ASN NTB, 60 Persen Disebut Berasal dari Eks Honorer

LOMBOK, iNewsLombok.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan kondisi birokrasi daerah yang dinilainya masih menghadapi tantangan besar akibat tingginya jumlah aparatur yang berasal dari tenaga honorer.

Hal tersebut disampaikan Lalu Iqbal saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (9/6/2026) disiarkan TV Parlemen.

Baca Juga

Nasib 15 Atlet NTB di PON Papua Masih Dirumahkan, Ditengah Dorongan Gubernur Iqbal Pimpin KONI NTB

Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB menyebut lebih dari separuh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu yang sebelumnya berstatus tenaga honorer.

Ia bahkan menggambarkan kondisi tersebut sebagai tantangan serius dalam tata kelola birokrasi NTB.

"Ini wajah suram masa depan birokrasi kami, lebih 60 persen orang yang direkrut bukan berdasarkan kebutuhan, terlanjur jadi honorer, kemudian diambil," ungkap Lalu Iqbal.

Baca Juga

Gubernur NTB Buka Suara DPRD Minta Audit Investigatif Pergeseran BTT Rp484M Tak Muncul di LHP BPK

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena proses perekrutan sebelumnya belum sepenuhnya berbasis kebutuhan organisasi dan kompetensi yang diperlukan pemerintah daerah.

Lalu Iqbal menjelaskan, jika pemerintah ingin membangun birokrasi yang lebih profesional melalui sistem rekrutmen berbasis kebutuhan, maka akan muncul kesenjangan antara jumlah pegawai yang tersedia saat ini dengan kebutuhan ideal organisasi.

"Akan ada gap kebutuhan, kalau boleh Bu Menteri PANRB kalau boleh mengusulkan diberikan relaksasi untuk melakukan rekrutmen PPPK sesuai khitahnya," tegasnya.

Baca Juga

Pemprov NTB Bantah Ada Perbedaan Data Jubir Iqbal dan Inspektur Soal Tindak Lanjut Temuan BPK 2025

Ia berharap pemerintah pusat memberikan ruang kebijakan bagi daerah untuk melakukan perekrutan PPPK profesional, terutama untuk mengisi posisi strategis yang membutuhkan keahlian tertentu.

"Kami setuju jangan ada ASN baru, kami akan rekrut yang punya potensi keahlian setahun dan dua tahun," ujarnya.

Permintaan relaksasi tersebut, kata dia, diperlukan agar daerah tetap dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan profesionalitas ASN.

Baca Juga

Bursa Ketua Demokrat NTB Kian Panas, Gubernur Iqbal Didorong Kader Internal

Pemerintah sebelumnya terus mendorong penataan tenaga non-ASN melalui mekanisme seleksi PPPK sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional. Penataan ini bertujuan menciptakan sistem kepegawaian yang lebih berbasis kompetensi, kebutuhan jabatan, dan kinerja.

Selain itu, transformasi birokrasi juga menjadi bagian dari agenda pemerintah pusat untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, serta penyederhanaan struktur organisasi agar lebih efektif.

Editor : Purnawarman