Prihatin Kekerasan Seksual Anak di Pesantren Tinggi, Aktivis Soroti Pengawasan Kanwil Kemenag NTB

LOMBOK, iNewsLombok.id - Desakan evaluasi terhadap kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi NTB mencuat setelah sejumlah kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan menjadi perhatian publik. Menurut informasi Kepala Kanwil Kemenag NTB dipanggil langsung oleh Menteri Agama RI setelah kasus ini mencuat.

Ketua DPW Garda Satu NTB yang juga Aktivis, Abdul Hakim atau yang akrab disapa Bang Akim, meminta Menteri Agama RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kepala Kanwil Kemenag NTB.

Menurut Bang Akim, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan sistem pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan berjalan secara optimal, terutama dalam melindungi para santri dan peserta didik.

Ia menegaskan, desakan evaluasi bukan bertujuan mencampuri proses hukum terhadap kasus yang sedang berjalan, melainkan sebagai bentuk dorongan agar tata kelola pengawasan semakin diperkuat.

"Ini bukan soal menghakimi seseorang atau mencampuri proses hukum. Yang kami soroti adalah tanggung jawab kepemimpinan dalam memastikan pengawasan berjalan efektif sehingga kejadian-kejadian yang mencoreng dunia pendidikan keagamaan tidak terus berulang," tegas Bang Akim, Sabtu (6/6/2025).

Ia menyebut posisi Kepala Kanwil Kemenag memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan pembinaan berbagai lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren.

Garda Satu NTB menilai, ketika persoalan serupa muncul berulang dan menjadi perhatian masyarakat, evaluasi terhadap struktur kepemimpinan merupakan bagian dari upaya memperbaiki pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat.

"Kami meminta Menteri Agama RI tidak hanya fokus pada penanganan kasus per kasus, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan di tingkat wilayah. Jika diperlukan demi perbaikan tata kelola dan pemulihan kepercayaan masyarakat, pergantian kepemimpinan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan," ujar Bang Akim.

Ia menambahkan bahwa perlindungan anak, keamanan peserta didik, serta menjaga nama baik lembaga pendidikan keagamaan harus menjadi prioritas bersama.

"Yang harus diselamatkan adalah marwah pendidikan keagamaan, perlindungan peserta didik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang bertanggung jawab membina kehidupan beragama dan pendidikan keagamaan di Indonesia," tegasnya.

DPRD NTB Soroti Darurat Kekerasan Seksual

Sebelumnya, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di NTB.

Politisi Partai Golkar tersebut menyebut persoalan ini sudah masuk kategori serius dan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

"Kita malu, kita mengatakan diri Pulau Seribu Masjid, tapi seribu kekerasan seksual pada anak dan perempuan terjadi," ujar Isvie usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD NTB, Kamis (4/6/2026).

RDP tersebut membahas fenomena kekerasan seksual di berbagai lingkungan, termasuk sektor pendidikan dan pondok pesantren.

Pertemuan itu menghadirkan sejumlah pihak terkait seperti Komisi V DPRD NTB, Kanwil Kemenag NTB, Dinas Pendidikan dan Olahraga NTB, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, LPA Mataram, Polda NTB, perguruan tinggi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram).

Isvie menegaskan penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan koordinasi lintas sektor, bukan hanya dibebankan kepada satu lembaga.

"Ini persoalan besar yang harus ditangani secara bersama-sama. Tidak boleh ada pihak yang berjalan sendiri-sendiri," katanya.

DPRD NTB juga akan menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama Gubernur NTB, Kapolda NTB, Kanwil Kemenag NTB, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa pertemuan ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Insyaallah kita agendakan dalam waktu dekat ini membahas ini bersama Gubernur, Kapolda, Kanwil Kemenag dan Forkopimda lainnya," ujar Isvie.

Ia memastikan lembaga legislatif daerah akan terus mengawal perlindungan anak dan perempuan, khususnya di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, persoalan kekerasan seksual bukan hanya perkara hukum, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda. Penguatan pengawasan, edukasi pencegahan, serta keberanian melapor menjadi bagian penting dalam memutus rantai kekerasan.

"Kita butuh gerakan bersama, agar darurat kekerasan seksual ini distop, tidak terjadi lagi," tegasnya.

Pemerintah selama ini juga terus mendorong penguatan layanan perlindungan korban, pendampingan psikologis, edukasi pencegahan, serta mekanisme pelaporan agar korban memperoleh perlindungan dan keadilan.

Editor: Purnawarman