HMI Demo Gubernur NTB, Kritik Kebijakan soal Desa Berdaya dan Banyaknya Pungutan di Sekolah

LOMBOK, iNewsLombok.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti Program unggulan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Desa Berdaya dan maraknya pungutan di sekolah.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian. Massa aksi membawa spanduk dan poster kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB sambil bergantian menyampaikan orasi.

Salah satu orator aksi, Agil Al Munawar, mengatakan pihaknya telah melakukan kajian terhadap sejumlah persoalan strategis di NTB yang dinilai belum mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

“Kami telah mengkaji berbagai persoalan yang ada di NTB, baik isu hukum maupun pendidikan. Kami berkomitmen mengawal dan mengkritisi visi NTB Makmur Mendunia,” kata Agil Al Munawar.

HMI Soroti Pungutan Sekolah dan Janji Beasiswa

Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Ahmad Nasri, membacakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD NTB. Salah satu poin utama adalah penolakan terhadap praktik pungutan di sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA.

Mahasiswa menilai pungutan seperti uang komite, uang pembangunan, hingga sumbangan sukarela masih membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Selain itu, HMI juga menagih janji Pemerintah Provinsi NTB terkait program beasiswa bagi pemuda daerah.

“Menagih janji Gubernur NTB soal beasiswa bagi pemuda NTB,” kata Nasri.

Tak hanya sektor pendidikan, massa aksi juga meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui pemberian upah yang lebih layak.

Kritik Program Desa Berdaya

Dalam pernyataan sikapnya, HMI meminta Pemerintah Provinsi NTB menghentikan Program Desa Berdaya yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan selama setahun terakhir.

“Mendesak Gubernur NTB menghentikan Program Desa Berdaya karena dinilai menghabiskan anggaran tanpa menunjukkan progres dalam satu tahun terakhir,” tegas Nasri.

Menanggapi kritik tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan Program Desa Berdaya Tematik tetap menjadi prioritas pembangunan daerah meskipun kapasitas fiskal NTB sedang mengalami tekanan akibat penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah.

Menurut gubernur, program tersebut dirancang untuk memperkuat ekonomi desa secara inklusif.

“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya melalui keterangan tertulis.

Ia menyebut anggaran Program Desa Berdaya Tematik yang langsung disalurkan ke desa pada tahun ini mencapai sekitar Rp128 miliar. Jika digabungkan dengan program OPD dan dukungan berbagai pihak, total anggaran yang berputar di desa diperkirakan melebihi Rp500 miliar.

“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnya, totalnya dipastikan lebih dari Rp500 miliar yang berputar di desa,” paparnya.

Gubernur juga meminta kepala desa dan lurah mengelola anggaran secara transparan, kreatif, dan tepat sasaran agar mampu menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa.

“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.

Editor : Purnawarman