NTB Tunggu Edaran Pusat soal WFH ASN, Pemprov Andalkan Mobil Listrik Sewa untuk Efisiensi BBM

LOMBOK, iNewsLombok.id – Kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparat Sipil Negara (ASN) mulai 1 April 2026 sebagai dampak pembatasan bahan bakar minyak (BBM) mulai disikapi pemerintah daerah. Namun, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga kini masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pusat sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

Juru Bicara Gubernur NTB, Akhsanul Khalik, menegaskan bahwa pihaknya belum mengambil langkah konkret terkait WFH dan masih menanti surat edaran resmi.

Baca Juga

DPRD NTB Soroti Raperda Sumbangan Pendidikan, Minta SPP SMA/SMK Dihapus

“Kita akan melakukan (WFH) masih nunggu edaran tindak lanjutnya di Pemprov,” terang Akhsanul Khalik saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2026).

Optimalisasi Mobil Listrik Jadi Solusi Sementara

Sambil menunggu kejelasan kebijakan, Pemprov NTB mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan penggunaan kendaraan listrik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan ini dinilai sebagai solusi cepat untuk menekan konsumsi BBM di tengah pembatasan distribusi.

“Kalau ini (penghematan BBM) sudah jalan, di luar mobil listrik yang dipakai Kadis, satu mobil operasional yang membutuhkan mobilisasi cepat karena jarak dan waktu juga sudah berfungsi, untuk memperlancar pelaksanaan tugas dinas,” tegasnya.

Baca Juga

Krisis Pangan Mengintai NTB, Rachmat Hidayat Minta Pemerintah Kembali ke Dasar

Penggunaan mobil listrik ini difokuskan untuk mendukung mobilitas dinas yang tetap membutuhkan kecepatan dan efisiensi waktu, khususnya di wilayah dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

Langkah NTB Sejalan dengan Kebijakan Nasional

Kebijakan WFH yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengurangi konsumsi energi fosil dan menjaga stabilitas pasokan BBM.

Di sisi lain, pemerintah daerah seperti NTB diharapkan mampu melakukan penyesuaian kebijakan secara fleksibel, tanpa mengganggu pelayanan publik.

Dampak dan Strategi Efisiensi Energi

Baca Juga

2026 Fiskal NTB Dinilai Bebas Utang tapi Masih Ada Defisit, PAD Belum Maksimal

WFH sebagai solusi jangka pendek: Pemerintah pusat mendorong WFH untuk mengurangi mobilitas ASN, sehingga konsumsi BBM dapat ditekan secara signifikan.

Kendaraan listrik sebagai alternatif: NTB menjadi salah satu daerah yang mulai mengadopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi bersih.

Tantangan implementasi: Tidak semua sektor pelayanan publik dapat menerapkan WFH secara penuh, terutama layanan kesehatan, keamanan, dan administrasi langsung.

Baca Juga

70 Event Siap Guncang NTB 2026, Target 2,5 Juta Wisatawan Dikejar

Efisiensi anggaran daerah: Selain menghemat BBM, penggunaan mobil listrik juga berpotensi menekan biaya operasional jangka panjang.

Editor : Purnawarman