Lalu Hadrian: Efisiensi APBD 2026 Boleh, Tapi Jangan Sentuh Dana Pendidikan

Dampak Jangka Pendek dan Panjang Jadi Sorotan

Baca Juga

PKB NTB Siap Aklamasi? Kandidat Ketua DPW Mengerucut Satu Nama

Menurut politisi Fraksi PKB tersebut, kebijakan efisiensi yang menyasar pendidikan berpotensi menimbulkan dampak serius, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Dalam waktu dekat, pengurangan anggaran bisa menghambat operasional sekolah dan mengurangi akses pendidikan bagi masyarakat. Sementara dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas pembelajaran serta memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah.

"Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kami berharap agar pemerintah melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, dan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang luas," tegasnya.

Dorong Efisiensi yang Lebih Tepat Sasaran

Baca Juga

Komisi X DPR RI Dukung NTB Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028

Lalu juga mengusulkan agar pemerintah mencari alternatif efisiensi lain yang lebih efektif, seperti mengurangi pemborosan birokrasi, meningkatkan efektivitas belanja negara, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

"Intinya, kami bukanlah menolak efisiensi, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, terutama bidang pendidikan," pungkasnya.

Pemerintah Kaji Skema Pemangkasan Anggaran

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa saat ini tengah dibahas besaran pemangkasan anggaran di setiap kementerian dan lembaga (K/L).

Baca Juga

Komisi X DPR Tolak Penghapusan Jurusan SMA, Putusan Final Diumumkan 2 Mei

Langkah ini diambil sebagai strategi menjaga defisit APBN tetap di bawah batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), terutama akibat tekanan global seperti kenaikan harga minyak mentah yang dipicu konflik di Timur Tengah.

"Kalau kami potong, mungkin nanti mereka sesuaikan. Tapi berapa persen nanti kita lagi diskusikan," ujar Purbaya.

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi opsi utama jika harga BBM terus mengalami kenaikan.

Baca Juga

Raker Komisi X DPR RI 5 Mei Bahas Nasib PON 2028 di NTB dan NTT

"Jadi tadi ada didiskusikan, kalau harga BBM naik terus, langkah pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) nanti," ucapnya.

Editor : Purnawarman