Pemprov NTB Belum Terapkan WFH, Tunggu Keputusan Pusat Terkait Penghematan BBM

Baca Juga

Sambirang Ragukan Target Net Zero Emission 2050 NTB, Soroti Deforestasi dan Fiskal Daerah

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi pembatasan mobilitas, pemerintah daerah tetap memprioritaskan stabilitas layanan publik agar tidak terganggu.

Pemerintah Pusat Sudah Finalkan Kebijakan WFH

Sementara itu, di tingkat nasional, pemerintah telah mengambil keputusan terkait penerapan kebijakan kerja dari rumah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut sudah ditetapkan, namun pengumuman resminya akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan), nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).

WFH untuk Tekan Konsumsi BBM hingga 20 Persen

Baca Juga

Resmi! NTB Dapat 26 Cabor di PON XXII 2028, Jakarta Jadi Penyangga

Kebijakan WFH menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menekan konsumsi BBM hingga 20 persen, terutama di tengah meningkatnya tensi global akibat konflik di Timur Tengah.

Meski demikian, Purbaya menilai dampak kebijakan ini harus dilihat secara menyeluruh, termasuk terhadap aktivitas ekonomi nasional.

“Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” katanya.

Baca Juga

Naik Motor Trail, Gubernur NTB Tinjau Jalan Rusak Jalur Lintas Moyo di Sumbawa

Kebijakan WFH sebelumnya pernah diterapkan secara luas saat pandemi COVID-19 dan terbukti mampu mengurangi mobilitas serta konsumsi energi.

Konflik Timur Tengah, khususnya ketegangan antara AS, Israel, dan Iran, berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia yang berimbas pada kebijakan energi nasional.

Pemerintah daerah seperti NTB harus menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lokal, terutama karena sektor pariwisata dan UMKM masih membutuhkan mobilitas tinggi.

Baca Juga

Pemprov NTB Kucurkan Rp16 Miliar BTT untuk Tangani Banjir di 5 Daerah

Implementasi WFH juga perlu diimbangi dengan digitalisasi layanan publik agar pelayanan tetap optimal meski pegawai bekerja dari rumah.

Editor : Purnawarman