Akhir Tahun 2025, Pengamat Kebijakan Sampaikan 3 PR Besar Pemprov NTB

LOMBOK, iNewsLombok.id – Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Alfisahrin menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjelang akhir tahun 2025.

Dia menyoroti tiga isu utama yang dinilai krusial, yakni reformasi birokrasi berbasis meritokrasi, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB ke depan.

Baca Juga

Akademisi dan Aktivis Kompak Tolak Sewa Mobil Listrik Rp8 Miliar Pemprov NTB

“Saran penutup akhir tahun saya, pertama tuntaskan reformasi birokrasi berbasis meritokrasi yang sudah dicanangkan,” ujar Alfisahrin, Rabu (31/12/2025).

Reformasi Birokrasi Dinilai Belum Menunjukkan Progres Signifikan

Menurut Alfisahrin, meskipun pemerintahan Gubernur NTB telah berjalan hampir satu tahun, publik masih belum melihat capaian konkret yang benar-benar terasa di sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, dan peternakan.

“Setahun sudah menjabat belum banyak progres dan kemajuan yang dicapai, publik masih meraba dan menerka apa fundamen kebijakan yang telah progres mencapai target di sektor pariwisata, pertanian, kehutanan dan peternakan,” ucapnya.

Baca Juga

Bantah Isu 500 Miliar BTT, Pemprov NTB Ungkap Fakta Sebenarnya

Dia juga menyoroti persoalan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan, khususnya di Pulau Sumbawa. Alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan jagung disebut masih terus terjadi tanpa kebijakan mitigasi yang menyeluruh.

“Saya lihat kerusakan ekologi akibat alih fungsi hutan jadi lahan jagung di Pulau Sumbawa masih terus berlanjut tanpa kebijakan mitigasi yang komprehensif. Pejabat dan birokrat terkait yang diserahi mandat untuk mengurusi soal lingkungan segera evaluasi jika tidak kompeten dan perform,” ucapnya.

Dorong Perubahan Paradigma Pembangunan Lombok-Sentris

Catatan kedua yang disampaikan Alisahrin berkaitan dengan ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ia menilai pendekatan pembangunan Lombok-sentris selama ini telah menciptakan kesenjangan yang berdampak pada kecemburuan sosial dan ketidakadilan ekonomi.

Baca Juga

Nilai Rp19 Miliar, PUPR NTB Diminta Awasi Ketat Proyek Jalan Lenangguar–Lunyuk di Sumbawa

“Saran kedua, ubah paradigma pembangunan Lombok sentris yang menciptakan kesenjangan antar Pulau Sumbawa dan Lombok. Masyarakat di Sumbawa, Dompu, dan Bima sudah lama merindukan keadilan pembangunan, keadilan ekonomi dan kesejahteraan yang merata,” terangnya.

Menurutnya, ketimpangan infrastruktur dan akses ekonomi harus segera diatasi secara serius oleh Pemprov NTB agar tidak memicu polarisasi sosial dan meningkatnya tensi di masyarakat.

Pemilihan Sekda NTB Harus Berbasis Kompetensi

Dalam rekomendasi ketiga, Alisahrin menekankan pentingnya konsistensi dalam menerapkan sistem meritokrasi, terutama dalam pemilihan Sekda NTB yang baru. Ia menilai posisi Sekda sangat strategis sebagai penggerak utama birokrasi pemerintahan.

Baca Juga

Sekda NTB: Ada 106 Desa dengan Kemiskinan Ekstrim di NTB akan Diperkuat dengan Program Desa Berdaya

“Saran ketiga, lanjutkan kebijakan meritokrasi pilih sekda yang berkualitas, punya kompetensi, prestasi dan yang paham morfologi persoalan fundamental birokrasi NTB secara komprehensif. Sekda baru harus menjadi interpreter kebijakan, visi, misi dan program gubernur,” tegasnya.

Tantangan NTB Menuju 2026

Alfisahrin menambahkan, akhir tahun seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Pemprov NTB untuk menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Capaian konkret dinilai penting sebagai indikator kesiapan menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026.

“Harusnya akhir tahun ada capaian konkrit dan signifikan dari pemprov NTB di banyak sektor sehingga menjadi indikator, kemana arah dan orientasi kebijakan prioritas pemprov di tahun 2026,” pungkasnya.

Baca Juga

BTT NTB Seharusnya untuk Bencana, Bukan Utang: Ekonom Tegaskan Akuntabilitas Fiskal Perlu Dibenahi

Pengamat kebijakan menilai, rekomendasi ini menjadi pengingat penting bagi Pemprov NTB agar tidak terjebak pada narasi besar tanpa realisasi nyata, serta memastikan pembangunan daerah berjalan adil, berkelanjutan, dan berbasis kompetensi.

Editor : Purnawarman