Di Saat Pemprov NTB Ancam Rumahkan 518 Honorer, Kemenag NTB Justru Naikkan 3.500 Pegawai Jadi PPPK

Baca Juga

Bappenas: Pergub Rendah Karbon NTB Jangan Berhenti di Atas Kertas

“Jadi kita berharap kepada mereka semua, yang hari ini sudah resmi menjadi bagian dari Kemenag untuk bekerja secara maksimal, di tempat tugas masing-masing untuk melayani umat sesuai dengan tugas dan fungsinya,” katanya.

PPPK Paruh Waktu Tetap Ditempatkan di NTB

Terkait isu 60 PPPK paruh waktu yang sebelumnya direncanakan ditempatkan di luar daerah, Zamroni memastikan bahwa hal itu tidak terjadi.

“Alhamdulillah tidak ada satupun yang keluar daerah dan tetap ditempatkan di daerah kita. Karena ini berdasarkan kebutuhan yang ada di daerah,” tegasnya.

Baca Juga

Banjir di KEK Mandalika Usai Hujan Ekstrem, Pemprov NTB Dorong Mitigasi Terpadu Hulu-Hilir

Keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB, sehingga seluruh pegawai paruh waktu tetap bisa bertugas di wilayah NTB.

Apresiasi ke Pemerintah Pusat

Atas capaian tersebut, Zamroni menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pemerintah pusat.

“Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, hari ini negara hadir untuk mereka dan kami sangat bersyukur,” ucapnya.

Aspirasi Guru Madrasah Swasta

Baca Juga

Akhir Tahun 2025, Pengamat Kebijakan Sampaikan 3 PR Besar Pemprov NTB

Selain itu, Kemenag NTB juga menyerap aspirasi guru-guru Madrasah swasta, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, yang berharap dapat memperoleh status serupa sebagai PPPK.

“Jadi pemerintah dan DPR sedang mengkaji bagaimana mendapatkan ruang dalam penyelesaian masalah ini,” jelas Zamroni.

Ia menekankan bahwa Kemenag merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga tetap mengikuti regulasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, aspirasi tenaga honorer tetap disampaikan sebagai bentuk upaya advokasi.

Baca Juga

Akademisi dan Aktivis Kompak Tolak Sewa Mobil Listrik Rp8 Miliar Pemprov NTB

“Ini masih didiskusikan, karena tentu pemerintah bukan persoalan mengangkat atau tidak, tapi tetap melihat anggaran yang tersedia,” imbuhnya.

Zamroni menambahkan bahwa para guru madrasah kini sudah memperoleh sertifikasi dan telah menjalani program inpassing yang memerlukan dukungan anggaran dari APBN.

Kemenag NTB termasuk instansi dengan tingkat penyerapan formasi PPPK tertinggi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir.

Berdasarkan evaluasi internal, salah satu faktor suksesnya adalah sistem pendataan digital yang sudah berjalan sejak 2022.

Pemerintah pusat sedang menyusun skema baru rekrutmen untuk guru madrasah swasta melalui mekanisme afirmasi khusus.

NTB termasuk daerah prioritas penguatan SDM madrasah karena jumlah lembaga pendidikan berbasis agama di NTB mencapai lebih dari 2.800 unit.

Tahun 2025, Kemenag menargetkan tambahan 500 formasi baru untuk tenaga pendidikan dan penyuluh agama.

Editor : Purnawarman