Stunting Masih Tinggi, Wagub NTB Tuntut Program Tidak Jalan Sendiri-Sendiri

LOMBOK, iNewsLombok.id - Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan kekesalannya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting yang digelar di Ruang Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan bahwa seluruh program penanggulangan stunting harus berbasis pada data yang valid, akurat, dan terintegrasi.

Baca Juga

RSUD Praya Siap Naik Status Jadi Tipe B, Fokus Tambah Dokter Spesialis dan Fasilitas

“Tujuan rapat kita hari ini adalah menyamakan data kita bersama. Tidak ada kata mustahil kita yakin, tentunya kita bekerja berdasarkan data. Tanpa data yang jelas dan tepat sasaran, maka yang kita lakukan seperti menabur garam di air laut,” tegas Wagub.

Penanganan Stunting Harus Terintegrasi Lintas Sektor

Indah Dhamayanti Putri menjelaskan bahwa arahan Gubernur NTB menekankan perlunya keterlibatan lintas sektor, termasuk CSR, lembaga sosial, dan penguatan program Desa Berdaya. Integrasi program menjadi kunci agar penanganan stunting dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

Sebagai langkah awal, Wagub meminta percepatan koordinasi di dua kabupaten yang masih masuk kategori zona merah stunting di NTB.

Baca Juga

Lombok Tengah Jadi Penyumbang Stunting Tertinggi di NTB, Kadinkes: Fenomena Ini Harus Diperangi!

“Data selanjutnya adalah data desa-desa yang sudah dicanangkan pelaksanaan kegiatan di tahun 2025–2026,” ujarnya.

Dengan penyusunan data desa yang terstruktur, berbagai organisasi seperti PKK, BKOW, serta komunitas masyarakat dapat mengambil peran melalui desa binaan masing-masing.

“Sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk membantu program tersebut,” tambahnya.

Pernikahan Dini Menjadi Sorotan Utama

Baca Juga

ITDC Luncurkan Program Pencegahan Stunting dan Pojok Baca

Wagub juga menyoroti faktor pernikahan usia dini, yang menurutnya menjadi salah satu akar masalah stunting di NTB.

“Kita perhatikan ibu yang menikah muda akan melahirkan anak-anak yang dalam kondisi kurang, karena kurangnya pengetahuan dan ilmu,” pungkasnya.

Ia mendorong agar edukasi kesehatan reproduksi, gizi, dan perencanaan keluarga diperkuat di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren agar remaja memahami risiko menikah di usia terlalu muda.

Rapat Dihadiri Pejabat Lintas Sektor

Baca Juga

Pemerintah Kota Bima Siap Percepat Penurunan Angka Stunting

Rakor ini turut dihadiri Kepala Bappeda NTB Iswandi, Kadis Kesehatan dr. Lalu Hamzi Fikri, Kadis P2KBP3A Surya Bahari, Kadis Sosial Nunung Triningsih, Direktur RS Mandalika dr. Oxy Tjahjo Wahjuni, dan Ketua Satgas MBG NTB Ahsanul Khalik.

Angka prevalensi stunting NTB pada 2024 berada di kisaran 15–17%, dengan dua kabupaten masih di atas rata-rata provinsi.

Pemerintah NTB menargetkan penurunan stunting hingga 10% pada 2026 melalui penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Baca Juga

DPRD Pertanyakan soal Stunting, Pajak dan Tarif Parkir, Ini Jawaban Wakil Walikota Mataram TGH Mujib

Program Desa Berdaya NTB sebelumnya fokus pada ekonomi dan pendidikan, namun mulai 2025 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga sebagai upaya pencegahan stunting.

Kolaborasi CSR di NTB telah mencakup bantuan pangan bergizi, posyandu modern, serta pelatihan kader kesehatan desa.

KNPI NTB, organisasi kepemudaan lokal, turut dilibatkan dalam kampanye anti pernikahan dini di lebih dari 30 sekolah.

Editor : Purnawarman