Cegah Paspor Ilegal, NTB Akan Terapkan Sistem Validasi seperti Jatim

SURABAYA, iNewsLombok.id - Upaya memperkuat perlindungan serta meningkatkan kualitas layanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus dilakukan.

Dalam rangka memperkaya wawasan dan menyerap praktik terbaik, Forum Wartawan Parlemen (FWP) NTB bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Sekretariat DPRD NTB, serta Disnakertrans NTB melakukan kunjungan kerja ke Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (12/11).

Kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarlembaga, tetapi juga menjadi proses pembelajaran penting terkait tata kelola perlindungan PMI yang terintegrasi. Ketua FWP NTB, Fahrul Mustafa, menilai bahwa sistem layanan PMI di Jawa Timur sudah sangat maju dan dapat dijadikan contoh untuk diterapkan di NTB.

Pelayanan PMI di LTSA Jatim. Purnawarman/iNewsLombok.id

“Kami melihat sistem yang sudah berjalan di LTSA Jatim ini patut ditiru untuk diterapkan di NTB agar pelayanan kepada pekerja migran semakin efisien dan transparan,” ujarnya.

Sorotan Wartawan NTB: Remitansi Masih Kurang Optimal

Dalam sesi dialog, wartawan dari berbagai media menyoroti masalah klasik yang sering dihadapi PMI dari NTB, yaitu ketidakmampuan mengelola remitansi setelah kembali ke tanah air.

Editor: Purnawarman