Inflasi NTB Oktober 2025 Naik 0,35 persen: Ekonom Minta Aksi Cepat Tekan Harga Pangan

“Pemerintah daerah bersama dinas terkait didorong melakukan sosialisasi harga pasar dan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pembelian spekulatif.” jelasnya.

Bila tren kenaikan harga emas global berlanjut, koordinasi lintas kementerian diperlukan agar dampak pasar internasional tidak terlalu membebani konsumen di NTB.

Edo juga menilai evaluasi kebijakan transportasi penting dilakukan. “Kebijakan penghapusan diskon tarif penyeberangan perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan beban mendadak bagi konsumen.” tambahnya. Efisiensi logistik antarwilayah NTB dinilai urgensinya untuk mempercepat distribusi barang pokok.

TPID Diminta Tindak Cepat Komoditas Rawan Inflasi

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama BPS NTB didorong memperkuat pemantauan pasar. Langkah responsif seperti operasi pasar, subsidi harga, dan kerja sama distribusi dinilai dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Edukasi publik juga disorot. Masyarakat diminta lebih memprioritaskan konsumsi produk lokal serta menyesuaikan pola belanja saat komoditas tertentu mengalami lonjakan. Pelaku usaha diharapkan menjaga etika perdagangan dan tidak melakukan praktik penimbunan.

Penguatan Ekonomi Daerah Jangka Panjang

Lebih lanjut, Edo menegaskan pentingnya memperkuat fondasi ekonomi daerah.

“Diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas sektor agribisnis, perikanan, dan non-pertambangan harus menjadi prioritas jangka menengah. NTB perlu membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh agar tidak mudah terguncang oleh fluktuasi harga komoditas,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan.

“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu sektor saja. Kolaborasi yang kuat dan respons cepat terhadap dinamika pasar adalah kunci agar NTB tetap stabil secara ekonomi menuju akhir 2025,” pungkasnya.

Berdasarkan tren BPS, NTB rentan inflasi pada komoditas cabai, beras, dan bawang merah setiap akhir tahun.

Program operasi pasar telah dilakukan pada beberapa daerah, termasuk Mataram dan Lombok Tengah, sebagai langkah preventif.

Pemerintah pusat telah memasukkan NTB dalam prioritas stabilisasi pangan nasional 2025.

Editor : Purnawarman