Makan Bergizi Gratis di NTB Disorot: Banyak Dapur Belum Kantongi Sertifikat Higiene

Baca Juga

Program Makan Bergizi Gratis Masuk Gunung Sari Lombok Barat, Warga Dukung Penanggulangan Stunting

Politisi PDIP itu meminta pemerintah pusat dan daerah lebih tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar seluruh dapur mengikuti SOP yang telah ditetapkan.

"Pemerintah baik pusat dan daerah harus tegas memberi teguran pada SPPG di wilayah NTB untuk dapat memperhatikan kewajiban pemenuhan berbagai standar pada setiap dapur MBG," tegasnya.

Pemerintah Pusat Pastikan Program Tetap Berjalan

Dalam dialog tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan hanya karena adanya kasus keracunan.

Baca Juga

Muazzim Akbar Dorong 20 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis

"Nanti kalau ada kekurangan ini akan diperbaiki... berapa pun mereka akan menjadi perhatian. Tetapi bukan berarti program besar ini lalu kemudian dihentikan," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh, termasuk perubahan Peraturan Presiden terkait pelaksanaan MBG.

Menurut Mu'ti, pembahasan evaluasi program telah melibatkan lintas sektor, serta dibentuk posko aduan untuk merespons keluhan masyarakat dan melakukan supervisi sebelum menu didistribusikan.

Baca Juga

Program Makan Bergizi Gratis di Kota Bima Berlanjut, 27 Ribu Siswa Jadi Penerima Manfaat

"Artinya sudah ada pengetatan itu, yang bermasalah dinonaktifkan sementara sembari melakukan perubahan," tegasnya.

Usulan Bangun Dapur di Setiap Sekolah

Mu'ti juga mengungkapkan bahwa pemerintah mengusulkan pembangunan dapur MBG di setiap sekolah. Namun, usulan tersebut masih menunggu keputusan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ini nanti akan dilakukan standarisasi dapurnya, kemungkinan ada peluang sekolah memiliki SPPG. Nanti keputusan tetap di Kepala BGN," jelasnya.

Baca Juga

Sudirsah Sujanto Bantah Klaim Muh Akri: Program MBG Justru Disambut Antusias di Lombok Utara

Selain itu, pemerintah juga melibatkan guru sebagai pengawas pelaksanaan MBG dengan honor Rp100 ribu per hari, sebagai bentuk penguatan kontrol di lapangan.

Editor : Purnawarman