KPK Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Kuota Petugas Haji, Asosiasi Travel Diperiksa

H. Amaluddin – Komisaris PT Ebad Al Rahman Wisata dan Direktur PT Diva Mabruro

Luthfi Abdul Jabbar – Sekretaris Jenderal Mutiara Haji

Baca Juga

BREAKING NEWS Ratusan Warga Pati Geruduk KPK, Desak Penetapan Bupati Sudewo sebagai Tersangka

Namun, dua saksi yang dijadwalkan tidak hadir, yaitu:

Asrul Azis Taba – Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri)

Muhammad Farid Aljawi – Ketua Harian Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu)

Fokus Pemeriksaan: Kuota Petugas dan Mekanisme Pembayaran

Baca Juga

Bupati Pati Sudewo Dipanggil KPK, Diduga Terima Dana Suap Proyek Kereta

Selain menelusuri dugaan penyalahgunaan kuota petugas haji, penyidik juga menggali informasi terkait tata kelola pembayaran haji khusus.

"Para saksi didalami terkait mekanisme pembayaran dalam penyelenggaraan haji khusus oleh PIHK-PIHK melalui user yang dipegang oleh Asosiasi," jelas Budi.

Menurut KPK, kuota petugas haji seharusnya diprioritaskan untuk mendukung kelancaran ibadah jamaah, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Peringatan KPK: Wajib Kooperatif

Baca Juga

Breaking News! Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK

Budi menegaskan, pihak-pihak terkait kasus ini diharapkan kooperatif. Jika tidak, KPK memiliki wewenang untuk mengambil langkah hukum yang lebih tegas.

"Mengingat KPK punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa pada tahap penyidikan, seperti tindakan pencegahan ke luar negeri kepada pihak-pihak yang keberadaannya dibutuhkan untuk tetap di Indonesia, guna memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik," tegasnya.

Kasus penyalahgunaan kuota haji bukanlah isu baru di Indonesia. Sebelumnya, beberapa kasus serupa terungkap pada 2010 dan 2017, di mana kuota digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Sistem PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) sebenarnya diatur ketat oleh Kementerian Agama untuk mencegah praktik penyalahgunaan. Namun, temuan KPK menandakan masih ada celah dalam pengawasan.

Jika terbukti ada pelanggaran, kasus ini bisa berimplikasi pada revisi regulasi penyelenggaraan haji di masa depan, termasuk kemungkinan digitalisasi penuh sistem pendaftaran dan pengawasan kuota.

Editor : Purnawarman