Efisiensi Anggaran, DPRD NTB Tolak Tim Percepatan Gubernur NTB Lalu Iqbal yang Membebani APBD

LOMBOK, iNewsLombok.id – Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah yang akrab disapa Aji Maman, mengkritisi SK pembentukan Tim Percepatan Pembangunan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Menurutnya, keberadaan tim tersebut tidak memiliki urgensi karena struktur birokrasi, staf ahli, serta mekanisme perencanaan pembangunan daerah sudah tersedia secara lengkap.

Baca Juga

Gubernur NTB Bentuk Tim Percepatan, Ketua DPRD: Harus Profesional dan Efektif

“Kalau ada Staf Ahli seperti Pak Akhasanul Khalid yang hebat, apa kurangnya beliau untuk bantu Gubernur? Dalam penyusunan APBD sudah ada mekanisme Musrenbang, RPJMD, Renja, Renstra, KUA-PPAS, hingga RKPD. Jangan sampai malah bertabrakan dengan UU ASN,” ujarnya mengingatkan.

Mekanisme Perencanaan Sudah Lengkap

Aji Maman merinci instrumen perencanaan pembangunan daerah yang saat ini sudah berjalan sesuai regulasi:

Renstra (Rencana Strategis 5 Tahun OPD) sebagai turunan dari RPJMD.

Baca Juga

Dr. Alfisahrin Sarankan Iqbal: Tim Percepatan Harus Bekerja di Belakang Layar, Hindari Show Off

Renja (Rencana Kerja Tahunan OPD) sebagai turunan Renstra per tahun.

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai tingkat desa hingga provinsi.

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebagai prioritas tahunan.

KUA–PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) hasil kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD.

RKA-OPD (Rencana Kerja dan Anggaran OPD) yang merinci program dan kegiatan.

RAPBD (Rancangan APBD) hasil kompilasi RKA-OPD sebelum disahkan bersama DPRD menjadi Perda APBD.

Menurutnya, seluruh perangkat tersebut cukup untuk memastikan jalannya program strategis daerah tanpa harus membentuk tim tambahan.

Potensi Tumpang Tindih dan Pemborosan Anggaran

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Tim Percepatan justru berpotensi menimbulkan duplikasi kewenangan dengan OPD maupun staf ahli yang telah berpengalaman.

“Urgensinya tim percepatan seperti apa? Ini justru mengaburkan kemampuan Gubernur, Wakil Gubernur, SDM di OPD, dan tim pembantu birokrasi. Birokrasi NTB bukan tempat cari jabatan baru,” tegasnya.

Aji Maman juga menyoroti aspek efisiensi keuangan daerah. Menurutnya, jika tim baru ini dibentuk dengan beban anggaran dari APBD NTB, maka hal itu patut dipertanyakan di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

“Urgensinya apa? Kalau hanya untuk mengangkat orang baru dengan gaji dari APBD, di tengah kondisi efisiensi anggaran, maka itu patut dipertanyakan. Mengelola pemerintahan bukan sekadar teori, tapi harus dikelola oleh orang-orang yang paham tata kelola birokrasi,” pungkasnya.

Tim Percepatan Pembangunan biasanya dibentuk oleh kepala daerah untuk memberi masukan strategis dan mempercepat implementasi program prioritas. Namun, efektivitasnya sering menuai kritik karena dianggap “ban serep birokrasi”.

Di beberapa provinsi lain, tim semacam ini pernah dipersoalkan DPRD karena tumpang tindih dengan tugas staf ahli dan OPD.

Editor : Purnawarman