Lalu Iqbal Ungkap Data Aset NTB di Gili Trawangan Masih Amburadul, Satgas Khusus Kembali Dibentuk

LOMBOK, iNewsLombok.id - Menanggapi sorotan Kejaksaan Tinggi terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memastikan pihaknya telah mengambil langkah konkret dengan membentuk tim sensus aset.

"Makanya kita dari 2 bulan lalu kita sudah memutuskan membentuk tim untuk sensus aset. Catatan aset kita belum rapi, ada yang milik kita belum punya bukti kepemilikan. Ada yang milik kita tidak sesuai dengan fakta di lapangan," tegas Iqbal, Senin (20/5/2025).

Gubernur menyebut, proses sensus
aset sudah mulai berjalan meski diakui belum sepenuhnya tertata secara administratif. Langkah ini diambil untuk mendapatkan data valid mengenai jumlah dan status kepemilikan aset daerah, khususnya di kawasan wisata unggulan seperti Gili Trawangan.

"Sekarang baru dimulai sensus aset, nanti kalau sudah data lengkap, sekarang masih gak rapi. Baru kita membuat kebijakan," tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan kembali menggunakan pendekatan lama dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat penataan aset dan tata kelola di kawasan Gili Trawangan, yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU).

"Yang jelas kita akan mengembalikan ke mekanisme lama dengan satgas, banyak yang harus diperbaiki. Tadi saya ketemu Bupati KLU, punya keinginan yang sama memperbaiki tata kelola di Trawangan, termasuk soal aset," ungkapnya.
Gili Trawangan sebagai destinasi wisata internasional telah lama menjadi sorotan karena tingginya nilai ekonomi dan potensi investasi.

Namun, penataan aset di kawasan ini kerap terkendala minimnya data dan kejelasan kepemilikan, termasuk aset yang digunakan pihak swasta tanpa izin jelas.

Inisiatif sensus dan pembentukan satgas diharapkan dapat mendorong pengelolaan yang lebih profesional dan legal.

Gubernur NTB bentuk tim sensus aset Gili Trawangan. Penataan ulang pakai mekanisme satgas, fokus pada legalitas dan tata kelola aset daerah.

Editor : Purnawarman