Polemik Minyak Goreng, KPK Diminta Ikut Terjunkan Tim

JAKARTA, inewsLombok.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ikut serta dalam mengusut langka dan mahalnya harga minyak goreng akhir-akhir ini. 

Baca Juga

OTT KPK hari ini, Sejumlah Uang Diamankan dari Tangan Salah Satu Bupati di Sumut

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokman menyampaikan polemik minyak goreng telah menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan, tak hanya di ruang publik, di parlemen sendiri persoalan minyak goreng justru menjadi perhatian dari sejumlah alat kelengkapan dewan. 

"Soal minyak goreng ini pak dibahas di banyak sekali komisi ya di VI di XI tapi yang jelas ada ketidaknormalan dan pasti ada penyimpangan hukum, pasti juga ada melibatkan penyelenggara negara," kata Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokman dalam rapat kerja dengan KPK, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/3/2022), seperti yang dikutip dari inews.id.

Baca Juga

Tak Terima jadi Tersangka Dugaan Pemerasan, Firli Ajukan Prapradilan

Waketum DPP Partai Gerindra itu menyebut, dampak dari polemik minyak goreng Dia meminta KPK untuk menerjunkan tim guna menyelidiki persoalan minyak goreng.

Baca Juga

5 Berita Populer : DPRD Kritik Pedas Kinerja Pj Gubernur NTB, Gita Ariadi Entengkan Panggilan KPK?

Kami beraharap KPK leading di depan dalam pengusutan kasus ini. Kita minta KPK mengirim tim penyelidik untuk ikuti alur produksi minyak goreng dari awal sampai distribusi. Saya yakin bisa segera ditangkap pelakunya. Jangan ragu pak," ujarnya.

Menurut dia, apabila memang KPK berhasil mengungkap kasus dan menangkap pelaku di balik persoalan minyak goreng, maka pelaku tersebut harus bisa dituntut secara maksimal. Kalau perlu, kata dia, tuntutan hukuman mati.

Baca Juga

Kasus Korupsi, KPK Sebut Pj Gubernur NTB Setujui Terbitkan Izin Perusahaan saat Diperiksa Penyidik

"Ini pak kalau korupsi di sektor ini, saya pikir memenuhi kualifikasi untuk dituntut hukuman mati. Karena bukan saja terjadi di saat negara sedang krisis, mereka ini menyebabkan negara mengalami krisis begitu pak," tuturnya.

Editor : Dewi Ayu Tri Anjani