Anggota DPR RI Abdul Hadi Soroti Keamanan Mudik Lebaran 2025: Kecelakaan Roda Dua Masih Dominasi

JAKARTA, iNewsLombok.id – Mudik Lebaran 2025 diprediksi akan melibatkan sekitar 146,48 juta pemudik, setara dengan 52% populasi Indonesia. Dengan jumlah pemudik yang terus meningkat, tantangan besar muncul dalam mewujudkan perjalanan yang aman, nyaman, dan murah bagi masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI, H. Abdul Hadi, asal dapil NTB 2 pulau lombok menyoroti isu keamanan yang masih menjadi tantangan utama dalam mudik tahunan. Evaluasi mudik 2024 menunjukkan bahwa meskipun kecelakaan lalu lintas turun 8%, jumlah korban luka berat justru meningkat 33%.

Baca Juga

Anggota DPR RI Abdul Hadi Tinjau Usulan Tanggul Pantai Mapak-Bintaro di Kota Mataram

Kecelakaan di jalur arteri masih mendominasi, terutama yang melibatkan kendaraan roda dua yang mencapai 75% dari total insiden.

Menurut Abdul Hadi, strategi rekayasa lalu lintas seperti contraflow, one way, dan ganjil-genap belum cukup untuk menekan angka kecelakaan. Pemerintah perlu memperluas program mudik gratis bagi pengguna sepeda motor agar mereka beralih ke moda transportasi yang lebih aman.

Saat ini, program mudik gratis hanya menyediakan 520 unit bus dan 10 truk angkut motor, yang jauh dari cukup dibandingkan 12,74 juta pemudik roda dua.

Baca Juga

Anggota DPR RI Muazzim Akbar Pantau Langsung Program MBG Prabowo-Gibran di Lombok

Selain kecelakaan, bencana hidrometeorologi juga menjadi ancaman serius. BMKG memprediksi potensi hujan lebat, banjir, dan longsor di jalur utama seperti Pantura, Jalur Selatan Jawa, serta beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan.

Abdul Hadi menekankan pentingnya koordinasi cepat antara Kementerian Perhubungan, BMKG, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah dalam penanganan darurat.

Kemacetan di jalan tol dan non-tol masih menjadi persoalan klasik. Meski lalu lintas tol berkurang pada 2024, jalur arteri justru semakin padat. Rest area pun kerap penuh, membuat pemudik kesulitan beristirahat.

Baca Juga

Anggota DPR RI Abdul Hadi Perjuangkan 14 Desa Pemekaran di Lombok Tengah

Pemerintah berencana menambah rest area dan buffer zone di pelabuhan penyeberangan, namun realisasinya harus dipercepat sebelum arus mudik memuncak.

Bagi pengguna angkutan umum, keterbatasan tiket dan harga yang tinggi masih menjadi kendala. Kereta api dan pesawat tetap menjadi favorit karena lebih nyaman, tetapi kapasitas terbatas dan harga tiket yang mahal membuat banyak masyarakat kesulitan mendapatkan akses transportasi yang layak.

Abdul Hadi menyoroti tarif tol dan harga BBM yang terus naik menjelang mudik. Meski ada diskon tol dan tambahan jalur tol fungsional tanpa tarif, kebijakan ini masih kurang efektif dalam meringankan beban pemudik.

Baca Juga

PDIP Dukung Anggota DPR RI Rudy Mbojo di Pilwalkot Bima, Popularitas Lebih Tinggi dari 2 Pesaingnya

"Pemerintah harus lebih agresif memperluas cakupan mudik gratis. Jangan hanya sekadar simbolis atau formalitas tahunan, tetapi benar-benar menjangkau lebih banyak masyarakat," tegasnya.

Mewujudkan mudik yang aman, nyaman, dan murah bukan hal mudah, namun bukan mustahil. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus diperkuat agar hambatan tahunan bisa diminimalisir.

DPR RI, khususnya Komisi V, akan terus mengawal kebijakan mudik agar setiap warga negara bisa pulang ke kampung halaman dengan selamat, nyaman, dan tanpa beban biaya yang berat.

Baca Juga

Anggota DPR RI Temukan Harga-harga di Pasar Tradisional Selak Mandalika Kota Mataram Mulai Tinggi

"Mudik adalah hak setiap warga, dan negara harus memastikan perjalanan mereka lebih baik dari tahun ke tahun," pungkas Abdul Hadi.

Editor : Purnawarman