DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Terkait Keterlibatan di PDIP, 48 Penyelenggara Pemilu Disanksi

JAKARTA, iNewsLombok.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Zainul Muttaqin, Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Putusan ini dibacakan dalam sidang tertutup di Jakarta, Senin (3/3/2025), menyusul keterlibatannya sebagai pengurus Partai Demorkasi Indoensia Perjuangan (PDIP) saat menjabat sebagai penyelenggara pemilu.

Pelanggaran Dualitas Jabatan dan Konsekuensi Hukum Zainul Muttaqin tercatat sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra berdasarkan SK 2020 yang terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Padahal, syarat menjadi anggota KPU mengharuskan pengunduran diri dari partai politik minimal lima tahun sebelum mendaftar.

Baca Juga

DKPP Tekankan Pentingnya Etika dalam Penyelenggaraan Pemilu, Ini Penjelasannya

“Teradu tidak jujur mengenai statusnya sebagai kader partai. Ini merusak kredibilitas KPU sebagai lembaga netral,” tegas anggota majelis DKPP, Muhammad Tio Aliansyah melalui keterangan pers yang diterima media ini, Selasa (4/2/2025).

Pelanggaran tersebut meliputi Pasal 6, 7, 11-16 Peraturan DKPP No. 2/2017 tentang Kode Etik.

Sanksi Tambahan untuk 47 Penyelenggara Lain

Selain Zainul, DKPP juga mengeluarkan sanksi terhadap 47 penyelenggara pemilu dalam 9 perkara berbeda. Sebanyak 15 orang mendapat sanksi peringatan, 6 orang peringatan keras, dan 24 lainnya direhabilitasi karena tidak terbukti bersalah. Di antara yang terkena sanksi ringan adalah Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, dan Parsadaan Harahap.

Baca Juga

Ketua KPU Pusat akan Jalani Sidang Kode Etik DKPP Senin Besok, Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Proses Sidang dan Respons Publik
Ketua Majelis DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan putusan ini menjadi contoh penegakan etika pemilu yang tegas.

“Kami tak toleransi pelanggaran yang mengancam integritas demokrasi,” ujarnya.

Koordinator pemantau pemilu, Umar Said, menyambut baik keputusan DKPP. “Ini sinyal kuat bahwa netralitas penyelenggara pemilu wajib dijaga. Dualitas jabatan harus dihapuskan,” komentarnya.

Dampak pada KPU Lombok Timur
Pemberhentian Zainul memaksa KPU Lombok Timur merekrut anggota baru guna memastikan proses pemilu 2025 berjalan lancar. KPU RI diharapkan memperketat verifikasi latar belakang calon anggota untuk mencegah kasus serupa.

Editor : Purnawarman