Kanwil Kemenag NTB Gandeng Kejati untuk Penyuluhan Hukum dan Pencegahan Korupsi

LOMBOK, iNewsLombok.id – Kepala Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz, menegaskan pentingnya penyuluhan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama NTB. Untuk itu, pihaknya mengundang Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB guna memberikan pemahaman lebih dalam terkait regulasi hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi.
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh ASN di Kemenag NTB menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku," ujar Zamroni, Kamis (27/2/2025).
Penyuluhan ini menyasar para Kepala Madrasah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), serta Kepala Kemenag Kabupaten/Kota, yang notabene merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Zamroni menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketujuh yang menekankan reformasi hukum, politik, dan birokrasi.
Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTB, Elly Rahmawati, mengapresiasi inisiatif Kemenag NTB dalam menggandeng Kejati untuk diskusi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Tata kelola pemerintahan yang bersih adalah instruksi Presiden. ASN harus bekerja sesuai regulasi agar terhindar dari masalah hukum," jelas Elly.
Elly juga menegaskan pentingnya memiliki ASN yang bersih, berintegritas, dan memahami aturan, sehingga bisa menjalankan reformasi birokrasi dengan baik.
Dengan adanya diskusi dan penyuluhan ini, diharapkan seluruh jajaran Kemenag NTB lebih sadar hukum, transparan dalam penggunaan anggaran, dan menjauhi praktik korupsi.
Editor : Purnawarman