Diduga Oknum Warga di Sekotong Hasut Warga Cabut Patok dan Plang PT Rezka Nayatama

Kondisi tersebut, pada akhirnya menimbulkan gesekan singkat di antara masyarakat yang sedang bekerja memasang patok dan plang PT Rezka Nayatama dengan warga pengawisan yang dihasut merangsek masuk ke lahan oleh para oknum tersebut.

Baca Juga

Serahkan Berbundel-bundel Berkas Dugaan Kecurangan di Sekotong, Ini 6 Rekomendasi Parpol ke Bawaslu

“Hari Sabtu, 13 Januari 2024 yang lalu, pihak perusahaan bersama petugas pemasang patok dan plang dihadang oleh oknum masyarakat pengawisan yang digerakkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menghasut oknum warga untuk merangsek masuk ke lahan PT Rezka Nayatama dan merusak plang yang sudah terpasang.

Kami sebagai pemilik lahan sah berusaha melindungi aset yang kami miliki saat kami sedang bertugas memasang patok di atas aset milik PT Rezka Nayatama. Kami sebagai pekerja yang bertugas sangat dirugikan akibat ulah para oknum tersebut yang berulang-ulang terjadi menghasut masyarakat,” terang Bayu.

Meskipun terjadi gesekan singkat antar warga, akan tetapi kondisi dapat terkendali dengan hadirnya aparat kepolisian yang mengamankan proses pemasangan patok dan plang perusahaan hingga berjalan dengan selesai dan lancar.

Baca Juga

Gerindra NTB Geram Dugaan Kecurangan di Sekotong: Buka Kotak Suara Seluruhnya dan Hitung Ulang

Proses pemasangan patok dan plang yang terdapat di tiga titik lahan PT Rezka Nayatama, HGB 027, 08 dan 05 menandakan perlunya penindakan tegas bagi oknum-oknum yang merangsek masuk lahan perusahaan untuk di tindak tegas oleh APH.

“Atas arahan Pak Dir (read: Ivan Pribadi) selaku pimpinan PT. Rezka Nayatama, kami diarahkan untuk melaksanakan tugas secara baik di atas lahan PT. Rezka Nayatama selaku pemilik sah, apabila terjadi pelanggaran hukum oleh oknum warga pengawisan yang terjadi saat pemasaangan patok dan plang perusahaan, maka pelanggaran tersebut harus dibawa dan diselesaikan kepada pihak berwajib," kata Bayu.

Hingga saat ini, baru terdapat satu Pabrik Porang yang beroperasi dengan mempekerjakan 300 lebih tenaga kerja selama proses berdirinya Pabrik Porang di Sekotong. Di sisi lain, ke depan telah direncanakan pembangunan hotel dan resort serta pelabuhan privat yang menghubungkan daerah Sekotong secara langsung dengan Bali.

Baca Juga

6 Parpol Besar di NTB Lapor Dugaan Kecurangan di Sekotong ke Polda, Minta KPU dan Bawaslu Tidak Diam

Melalui perencanaan tersebut PT Rezka Nayatama memiliki proyeksi kebutuhan tenaga SDM lokal lebih dari 500 tenaga kerja yang akan bekerja untuk menjalankan operasional beberapa unit usaha yang terdapat di daerah Sekotong.

Hal tersebut hingga saat ini belum dapat terealisasi dengan baik akibat adanya gangguan oknum masyarakat yang menghasut masyarakat dusun pengawisan untuk menolak hadirnya perusahaan di daerah Sekotong Barat.

“PT Rezka Nayatama memiliki niat baik untuk terus berkomitmen melakukan pembangunan secara berkelanjutan serta mengajak keterlibatan masyarakat di Kecamatan Sekotong untuk bersama-sama merealisasikan investasi dari PT Rezka Nayatama yang lebih besar dari sebelumnya. Hanya saja, dalam proses pembangunan yang berkelanjutan serta mengajak keterlibatan masyarakat, PT Rezka Nayatama terhadang oleh para oknum masyarakat yang mementingkan kepentingan pribadin semata. Oleh karena itu, kami berharap ada tindakan tegas terhadap oknum masyarakat di dusun pengwisan ini oleh apparat penegak hukum,” ungkap Ryan.

Baca Juga

Diduga Pemdes Sekotong Barat Halangi Pemilik Sosialisasi di Restaurant Ilegal di Pantai Elak-Elak

Adanya para oknum salah satunya di Dusun pengawisan sangat menghambat proses pembangunan masyarakat di Sekotong.

“Setidaknya terdapat 6 orang oknum yang diduga menjadi aktor intelektual yang berasal dari oknum masyarakat di dusun pengawisan, keenam oknum ini sudah kami laporkan kepada pihak berwajib dengan beberapa laporan, hingga kini para oknum tersebut masih menggerakkan massa untuk melakukan boikot kepada perusahaan, kami khawatir gerak-gerik oknum ini akan juga berdampak pada pembangunan di daerah Sekotong. Pada Akhirnya masyarakat yang akan dirugikan,” terangnya.

Oknum-oknum tersebut diduga telah menguasai lahan tanpa memiliki sertifikat sah, bahkan terdapat oknum yang menduduki lahan dengan cara mendirikan bangunan sebagai lokasi berusaha.

“Salah satu oknum yang diduga menjadi aktor intelektual utama bahkan membangun bangunan tanpa izin dan mengoperasikan usaha resto di Pantai Elak-elak di atas tanah PT. Rezka Nayatama tanpa adanya izin penggunaan lahan dari pemilik sah serta izin usaha dari Pemda Lombok Barat. Kami mendapat informasi oknum tersebut mendapat support pendanaan dari pihak asing (luar negeri),” terang Ryan.

Kondisi ini menggambarkan adanya pembiaran yang dilakukan oleh aparatur desa setempat tanpa memberikan Tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.

“Di satu sisi Pihak Desa Sekotong Barat dan Desa Persiapan Pesisir Mas membiarkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik Resto Elak-elak yang telah melanggar aturan di atas lahan milih perusahaan. Di sisi lain pihak Desa tidak pernah mau memfasilitasi pihak PT Rezka Nayatama untuk bertemu dengan masyarakat secara langsung. Apakah pihak desa tidak ingin ada investasi yang masuk untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan di daerah Sekotong Barat?,” ujarnya

PT Rezka Nayatama sebagai pemegang hak lahan resmi menyayangkan adanya pembiaran oknum di daerah dusun Pengawisan. Hal tersebut menjadi presenden buruk bagi para investor yang ingin ikut serta dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan di daerah Sekotong.

“Resto Elak-elak yang berdiri pada tahun 2022 di atas lahan PT Rezka Nayatama, telah melanggar beragam aturan, dari hal penggeragahan dan perampasan lahan, mendirikan bangunan tanpa izin hingga mengoperasikan restaurant tanpa izin usaha. Hingga saat ini tidak ada tindakan tegas dari pihak Desa Sekotong Barat dan Desa Persiapan Pesisir Mas dan selaku pemangku kepentingan pihak desa seolah-olah tutup mata dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum warga tersebut. Apakah pihak apartur desa sengaja membiarkan hal tersebut?,” terangnya.

Editor : Purnawarman