LHI Mantap ke DPR RI dapil NTB 2, Akan Konsen Perjuangan Anggaran Pendidikan di APBN jika Terpilih

MATARAM, iNewsLombok.id - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nusa Tenggara Barat (NTB), H Lalu Hadrian Irfani (LHI) konsen ke dunia pendidikan sehingga saat ini dia diamanahi sebagai Ketua Komisi V DPRD NTB membidangi Pendidikan, Perlindungan Anak dan Perempuan.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI nanti akan memantapkan maju di dapil NTB II Pulau Lombok dan jika terpilih bakal mendorong agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk sektor pendidikan.

Baca Juga

DPR RI Tentang Langkah Perusahaan Listrik Tokyo Buang Limbah Radiokatif ke Laut: Indonesia Dirugikan

“Pengalaman pribadi saya saat ini terjadi tantangan yang luar biasa. Tetapi intinya, dasarnya justru ada di pendidikan,” ucap lelaki yang akrab disapa LHI, Minggu (13/8/2023) Ketua Komisi V DPRD NTB itu melihat, postur anggaran perlu memberikan ruang yang lebh luas terhadap dunia pendidikan.

Setidaknya, menurut LHI, ada dua unsur penting yang harus dibiayai negara di bidang pendidikan, yaitu sarana dan kualitas pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

"Memang butuh kembali ditata berkenaan dengan postur - postur anggaran, salah satunya adalah berkenaan dengan anggaran pendidikan, di mana anggaran ini sangat besar tetapi kita juga harus lihat bagaimana postur anggaran tersebut melahirkan SDM berkualitas dan berdaya saing," ungkapnya.

Baca Juga

Mahdalena Pengusaha Cantik Caleg DPR RI Suara Tertinggi di Dapil NTB 1 Ancang-ancang Masuk Senayan

Politisi yang dikenal ramah dan humble itu mengatakan, anggaran-anggaran harus diberikan kepada pendidikan terutama kepada lembaga yang masih dalam proses berkembang.

“Anggaran yang ada harus dibagi, terutama kepada lembaga pendidikan yang kemampuan anggarannya masih belum memadai,” katanya.

LHI mengupayakan agar separo anggaran yang dialokasikan kepada masing-masing kementerian dipotong separo dan sebagai gantinya dialokasikan kepada perbaikan SDM dan pendidikan nasional.

Baca Juga

8 Caleg DPR RI Dapil NTB 2 Lombok yang Diprediksi Lolos ke Senayan, Ada Tiga Caleg Perempuan

Putra Asli Sasak itu menilai dengan cara itu maka Indonesia akan siap menyambut bonus demografi yang diprediksi terjadi pada 2030-2040. Artinya, pada kurun waktu tersebut kondisi masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif atau usia 15-64 tahun dibandingkan usia non produktif.

LHI meyakini bahwa pendidikan merupakan 'jalan tol' untuk memajukan anak di setiap daerah. H Ari mengaku, PKB punya platform khusus yang menjadi ruang besar anak muda dalam mengaktualisasikan pendidikan. Platform tersebut dikenal dengan istilah "PKB Institute".

"Jadi Ketua Umum kami Muhaimin Iskandar atau Gus Imin memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan, baik formal maupun non-formal," bebernya.

Baca Juga

HRH Bawa Bantuan Hibah Kewirausahaan Rp800 juta dari Kemensos di Desa Taman Sari Lombok Barat

Selain itu, dalam menghadapi era perkembangan teknologi dan disrupsi informasi, salah satu aspek pendidikan yang perlu ditingkatkan adalah pendidikan karakter.

“Berpadunya dua variabel antara rendahnya literasi dan keberadaban digital dengan tingginya tingkat penetrasi internet inilah yang kemudian memicu lahirnya berbagai persoalan. Di sini pentingnya kehadiran institusi yang mengajarkan pendidikan akhlak,” terangnya.

Anggota DPRD NTB itu menilai pendidikan akhlak atau karakter penting di tengah tingginya penggunaan internet. Nilai-nilai ke-Indonesiaan harus tetap dikedepankan. Menurutnya, gotong royong dan sopan santun mulai tergeser dengan gaya hidup hedonis, individualis, dan pragmatis.

Baca Juga

Disabilitas Perempuan asal Lombok dapat Bantuan Kursi Roda dari Bung RH Dewan dapil NTB 2

“Tumbuhnya paham radikalisme sebagai konsekuensi dari pemaknaan sempit dan tidak kontekstual terhadap ajaran agama juga mulai merasuk pada generasi muda bangsa,” imbuhnya.

Selain pendidikan akhlak, wawasan kebangsaan juga perlu diberikan kepada generasi penerus bangsa.

"Wawasan kebangsaan juga penting untuk menjaga hidup tetap harmonis dan rukun," beber LHI yang juga kelahiran Lombok itu.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa negara atau pemerintah harus hadir dalam menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Merujuk data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mencatat sekitar 2.500 anak jenjang pendidikan SMA/SMK dan sederajat putus sekolah atau drop out (DO). Angka itu sekira 0,015 persen dari total jumlah siswa.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2022, angkatan kerja di Provinsi NTB sebanyak 2,8 juta orang dengan jumlah (Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 2,89 persen. TPT ini turun 0,3 persen dibandingkan Agustus 2021.

Meski turun, terdapat penambahan angkatan kerja sebesar 59 ribu orang.

"Muara dari pendidikan yang berikan kepada anak bangsa harus mampu meningkatkan taraf hidup. Jika taraf hidup masyarakat meningkat, maka setengah persoalan yang ada di bangsa ini bisa kita katakan selesai," bebernya.

Dalam konteks NTB, Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk membumikan atau mengintensifkan pendidikan berbasis teknologi (teknologi tepat guna).

Hal itu dinilainya penting dalam rangka memberikan rangsangan bagi anak-anak muda NTB menjadi penemu atau inovator di bidang teknologi.

"Jadi kita dorong anak-anak NTB di bidang keilmuan masing-masing agar mampu bertransformasi dan mengaktualisasikan pikirannya menghasilkan buah karya baru di bidang teknologi. Tidak hanya sekadar menjadi pemakai teknologi yang sudah ada," paparnya.

Menurutnya, anak-anak NTB tidak kekurangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, pemerintah daerah hanya perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi anak muda untuk mengembangkan kreativitasnya.

"Perlu diperbanyak kompetisi, atau ajang lomba tentang sains-teknologi secara beekala agar di NTB muncul talenta-talenta muda yang kreatif dengan penemuan dan inovasi," kata LHI.

Selain itu, ia berpendapat bahwa pemerintah daerah perlu memberikan insentif atau bantuan bagi anak-anak muda NTB yang bergerak di bidang sains dan teknologi guna menghasilkan penemuan yang out of the box.

"Pemerintah daerah juga perlu menyediakan insentif / bantuan untuk pengembangan penelitian berbasis sains dan teknologi. Ini penting agar intelektual-intelektual NTB memiliki kesetaraan dan kebanggaan dengan adanya perhatian lebih dari pemda untuk pengembangan kemajuan kapasitas intelektualnya," terangnya.

Editor : Purnawarman