Direktur Mi6: Penjabat Kepala Daerah di Kontestasi Pilkada Serentak NTB 2024 Bisa Berlaku Fair

MATARAM, iNewsLombok.id - Dalam Perspektif Politik, Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) serentak di NTB 2024 akan menjadi Sejarah Baru Politik Etis Kepala Daerah di NTB dalam memunculkan kepemimpinan yang demokratis dan egaliter. Hal ini terkait suasana psikologis dan ekspektasi Paslon Pilkada 2024 yang berbeda dibanding Pilkada era sebelumnya.

Terkait Politik Etis , Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB tentu ingin dikenang sebagai wasit yang baik dan netral dalam mengawal proses konstestasi Pilkada NTB agar legitimasi politiknya tidak terciderai.

Baca Juga

Sosok dokter Asrul Sani Dimata Sahabatnya: Pemimpin yang Mengayomi dan Bersahaja serta Suka Menolong

"Dalam konteks ini, Kebijakan Politik Etis para Plt/Penjabat di NTB yang tidak memihak perlu diimbangi dengan menempatan pejabat bawahannya ( baca : bila diperlukan ) yang "Right man on the Right Place" merupakan Harapan Publik agar kontestasi Pilkada NTB 2024 berjalan fair dan tidak ada asumsi minor," pungkasnya Direktur Mi6 Bambang Mei.

"Pilkada serentak 2024 secara substansi dan tata aturan masih sama dengan pilkada sebelumnya, Tapi secara Politik, ada hal yang berbeda yakni adanya Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB. Keberadaan Plt/Penjabat yang menggantikan sejumlah Kepala Daerah di NTB yang telah Purna Tugas menimbulkan harapan baru terciptanya Pilkada yang jurdil dan Transparan," katanya.

Editor : Purnawarman