DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penyalahgunaan Wewenang, Koruptor hingga Pelaku Penipuan Jadi Sasaran

Felldy Aslya Utama
Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu saat pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Felldy)

Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak oleh peserta rapat.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

“Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetuk palu sidang sebagai tanda pengambilan keputusan.

Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset dinyatakan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.

10 Pokok Pengaturan dalam UU Perampasan Aset

Dalam laporan pembahasan, terdapat sejumlah substansi utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan UU Perampasan Aset. Pengaturannya mencakup prinsip hukum, jenis aset yang dapat dirampas, mekanisme perampasan, hingga perlindungan hak masyarakat.

Berikut sejumlah pokok pengaturan yang disampaikan dalam pembahasan RUU tersebut:

1. Prinsip dan asas hukum perampasan aset

Pengaturan mengenai judul, prinsip, serta asas hukum yang menjadi landasan perampasan aset. Ketentuan ini diarahkan untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, sekaligus perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset

Mengatur cakupan tindak pidana, jenis aset, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Cakupannya termasuk penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Contohnya investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang memiliki banyak korban.

3. Ancaman pidana tetap berlaku

Pengaturan ini menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembagian kewenangan dan mekanisme perampasan aset

Mengatur pembagian kewenangan secara jelas dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana.

Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, penetapan putusan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

5. Perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik

Memberikan jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki itikad baik. Ketentuan ini juga mengatur beban pembuktian dan kesempatan yang cukup bagi pihak terkait untuk mempertahankan haknya.

6. Pengembalian aset kepada korban

Mengoptimalkan upaya pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Selain itu, aset juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Pengawasan pengelolaan aset

Pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi oleh badan independen guna memastikan proses berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

8. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan

Mengatur langkah pencegahan agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai alat bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kekuasaan.

9. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi

Mendorong penggunaan teknologi melalui sistem pengelolaan aset yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

10. Tata kelola perampasan aset

Pengaturan keseluruhan proses perampasan dan pengelolaan aset diarahkan agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum, pengawasan, serta pertanggungjawaban yang jelas.

Dengan disahkannya RUU tersebut, pengaturan mengenai perampasan aset diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum, khususnya dalam pengembalian aset hasil tindak pidana dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Editor : Purnawarman

Sebelumnya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network