DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penyalahgunaan Wewenang, Koruptor hingga Pelaku Penipuan Jadi Sasaran
JAKARTA, iNewsLombok.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah. Dalam laporannya, dia memaparkan sejumlah substansi penting yang menjadi kesepakatan dalam pembahasan regulasi tersebut.
Setelah mendengarkan laporan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
