Menurut Ramli, peningkatan alokasi anggaran tidak serta-merta menjamin program berjalan efektif. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah perubahan nomenklatur pendanaan pada skema transformatif, dari sebelumnya berbentuk hibah menjadi bantuan sosial.
Perubahan tersebut dinilai berpengaruh terhadap prosedur pelaksanaan hingga mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat.
"Perubahan ini tentu berpengaruh terhadap mekanisme pelaksanaan dan penyalurannya," kata Ramli, Sabtu (14/11/2026).
Selain persoalan mekanisme pendanaan, FITRA menilai koordinasi antar-OPD masih perlu diperjelas. Pasalnya, pelaksanaan Desa Berdaya melibatkan lebih dari 20 urusan pemerintahan, sementara pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah belum sepenuhnya terpetakan.
Penyaluran Bantuan Desa Berdaya Belum Maksimal
FITRA turut menyoroti realisasi penyaluran bantuan yang dinilai masih rendah. Dalam skema transformatif, bantuan yang telah disalurkan baru mencapai sekitar 20 persen.
Sementara itu, pada skema tematik, masih terdapat sekitar tiga hingga lima desa yang belum menuntaskan persyaratan untuk menerima penyaluran bantuan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena program telah memasuki tahapan yang membutuhkan kepastian penyaluran kepada penerima manfaat.
"Risiko program mulai bergeser dari persoalan pelaksanaan menuju persoalan penyaluran. Ini merupakan tahapan yang cukup genting," ujar Ramli.
Catatan lainnya berkaitan dengan peningkatan anggaran pendampingan. FITRA menyebut kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut meningkat dari sekitar Rp7 miliar menjadi lebih dari Rp14 miliar pada tahun berikutnya.
Menurut Ramli, kenaikan anggaran pendampingan perlu disertai indikator kinerja yang jelas dan terukur. Evaluasi tidak seharusnya hanya bertumpu pada banyaknya laporan atau dokumen administrasi yang dihasilkan.
"Seharusnya indikator dibuat lebih konkret. Misalnya, berapa jumlah pendamping yang dilatih, bagaimana peningkatan kapasitas mereka, dan sejauh mana kemampuan mereka dalam mendampingi penerima manfaat," katanya.
FITRA Ingatkan Jangan Kurangi Anggaran Layanan Dasar
Di tengah peningkatan alokasi untuk Desa Berdaya, FITRA juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan pembiayaan sektor pelayanan dasar.
Hasil penelusuran FITRA menemukan adanya pengurangan anggaran pada sejumlah kegiatan, di antaranya program rumah tidak layak huni, pengelolaan persampahan, pariwisata, dan koperasi.
Karena itu, FITRA mendorong pemerintah membuka informasi penganggaran secara lebih terperinci. Dokumen yang perlu dipublikasikan antara lain rincian alokasi anggaran, kerangka acuan kegiatan, surat keputusan penetapan penerima manfaat, serta laporan perkembangan program secara berkala.
Ramli menegaskan, keterbukaan informasi juga harus didukung saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat, mekanisme audit sosial, serta perlindungan terhadap pihak yang menyampaikan laporan atau temuan.
"Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah bantuan yang tersalurkan. Harus ada ukuran yang menunjukkan peningkatan kapasitas pendamping dan kualitas pendampingan kepada masyarakat," ujarnya.
FITRA menilai, peningkatan anggaran Desa Berdaya pada 2027 harus diikuti pembenahan tata kelola, kejelasan mekanisme penyaluran, serta pengawasan yang memadai.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan kenaikan anggaran program tidak mengorbankan pembiayaan pelayanan dasar. Dengan begitu, penggunaan anggaran dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
