Gibran Ingin Buktikan Ijazah di PTUN, Yusril: Enggak Ada Gunanya

Binti Mufarida
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).(Foto: Binti Mufarida/iNews.id)

Saat ditanya mengenai pernyataan Gibran yang ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN, Yusril kembali menilai langkah tersebut tidak akan memberikan hasil karena substansi perkara telah diputus MA.

"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tegasnya.

Status Gibran sebagai Wapres Tidak Otomatis Gugur

Di sisi lain, Yusril menegaskan putusan MK dan MA tersebut tidak serta-merta mengakhiri jabatan Gibran sebagai wakil presiden.

Menurutnya, selama Gibran tidak mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, statusnya sebagai wakil presiden tetap berlaku.

"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Gibran telah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa pagi. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Prabowo tidak menolak keinginan tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran, termasuk kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Begini Mekanisme Jika Gibran Mengundurkan Diri

Yusril menjelaskan, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, surat pengunduran diri harus disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selanjutnya, MPR akan meminta Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi jabatan yang kosong. MPR kemudian menyelenggarakan pemilihan paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," jelasnya.

Yusril mengaku telah memberikan penjelasan kepada Prabowo mengenai konsekuensi hukum dari putusan MK dan MA yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

"Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah, gitu kan," pungkasnya.

Editor : Purnawarman

Sebelumnya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network