JAKARTA, iNewsLombok.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu lagi membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Yusril, persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Karena itu, dia menilai tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan perkara baru dengan materi gugatan yang sama.
"Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril juga menjelaskan, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum dalam perkara tersebut karena tidak terlibat sebagai pihak tergugat intervensi.
"Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan, yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
