LOMBOK, iNewsLombok.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapresiasi perhatian Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) NTB, Dr. Irpan Suriadiata, yang mendorong pemerintah bergerak cepat membantu masyarakat terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman adat Sade pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026. Berdasarkan data sementara yang diberitakan pada 23 Agustus, sebanyak 129 rumah terbakar dan sekitar 320 warga terdampak. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa tersebut.
Juru Bicara Gubernur NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, mengatakan usulan GP Ansor merupakan bentuk kepedulian yang sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat Sade segera memperoleh penanganan.
“Usulan Ketua GP Ansor sangat baik. Ini menunjukkan kepedulian dan semangat bersama agar masyarakat Sade segera mendapatkan bantuan dan kehidupan mereka dapat pulih. Pemerintah Provinsi NTB tentu memiliki komitmen yang sama, Sade harus segera pulih,” kata pria yang disapa Aka.
Namun, Aka menegaskan bahwa setiap bentuk penanganan harus menggunakan instrumen dan mekanisme yang tepat. Menurutnya, persoalan Sade tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan darurat warga, tetapi juga menyangkut upaya membangun kembali kawasan adat yang memiliki nilai sejarah dan budaya.
Kebakaran yang terjadi pada malam 22 Agustus tersebut berlangsung cepat. Material bangunan tradisional yang banyak menggunakan kayu, bambu, serta atap berbahan ilalang membuat api mudah merambat di kawasan permukiman yang padat.
BPBD NTB menyebut kebakaran terjadi sekitar pukul 20.30 WITA, sementara sejumlah laporan lapangan menyebut proses pemadaman masih berlangsung hingga tengah malam.
Puluhan armada pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran. Bantuan datang dari sejumlah daerah, termasuk Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, Pemerintah Provinsi NTB, serta seluruh unit Damkartan Kabupaten Lombok Tengah.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga langsung meninjau lokasi setelah tiba dari Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana tersebut.
Dalam konteks penggunaan anggaran, Aka menjelaskan bahwa Belanja Tidak Terduga (BTT) memang merupakan instrumen APBD yang dapat digunakan untuk menangani keadaan darurat dan kebutuhan mendesak. Namun, penggunaannya tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Regulasi memang memberikan ruang bagi pemerintah untuk bergerak cepat dalam keadaan darurat. Tetapi BTT tidak otomatis menjadi instrumen untuk membiayai seluruh kebutuhan yang muncul setelah suatu bencana. Kita harus membedakan antara penanganan kedaruratan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.
Menurut Aka, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki peran utama dalam menangani masyarakat terdampak karena lokasi kebakaran berada di wilayah kabupaten tersebut. Sementara Pemerintah Provinsi NTB tetap memberikan dukungan, koordinasi dan fasilitasi sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku.
“Pemerintah bekerja dalam satu sistem. Kehadiran Pemerintah Provinsi tidak semata-mata diukur dari penggunaan satu instrumen anggaran tertentu. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh tingkatan pemerintahan bekerja bersama agar masyarakat segera tertangani,” ujarnya.
Rekonstruksi Sade Tak Bisa Disamakan dengan Permukiman Biasa
Aka menekankan bahwa penanganan Desa Adat Sade memiliki kekhususan karena kawasan tersebut bukan sekadar permukiman warga, melainkan salah satu kawasan adat dan destinasi wisata budaya yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Sasak.
“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, tata ruang, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak. Karena itu, membangun kembali Sade harus dilakukan dengan cara yang tepat,” katanya.
Ia mengatakan proses rekonstruksi harus diawali dengan pendataan tingkat kerusakan, identifikasi karakter bangunan dan kawasan, serta melibatkan masyarakat dan tokoh adat Sade.
“Jangan sampai kita terlalu cepat membangun, rumah-rumah memang kembali berdiri, tetapi karakter dan keaslian Sade justru hilang. Karena itu, masyarakat adat harus menjadi bagian penting dalam proses rekonstruksi,” tegas Aka.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sendiri telah menyatakan akan menyiapkan penataan kembali kawasan Desa Adat Sade dengan tetap mempertahankan nilai adat dan budaya. Evaluasi juga diarahkan pada tata ruang permukiman, akses penanganan keadaan darurat, serta penggunaan material bangunan yang tetap mempertimbangkan karakter tradisional Sade.
Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim gabungan Polda NTB dan Polres Lombok Tengah telah melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) untuk mencari petunjuk mengenai sumber api.
Pemulihan Warga Jadi Prioritas
Aka mengatakan kebutuhan mendesak warga terdampak tetap menjadi prioritas pemerintah. Selain tempat tinggal, pemerintah perlu memastikan pelayanan dasar, pendidikan, kebutuhan sehari-hari, hingga pemulihan ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Hal tersebut penting karena kehidupan masyarakat Sade juga memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas pariwisata, perdagangan kerajinan dan usaha ekonomi berbasis budaya.
Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan terus berkoordinasi agar penanganan darurat berjalan beriringan dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan.
Aka kembali mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang memberikan perhatian terhadap musibah kebakaran tersebut.
“Setiap kepedulian dan masukan tentu kami hargai. Pemerintah menerima semangat itu sebagai energi bersama untuk membantu masyarakat Sade. Tugas pemerintah adalah memastikan setiap niat baik diterjemahkan menjadi langkah yang tepat, sesuai aturan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen mengawal pemulihan Desa Adat Sade.
“Yang kita bangun bukan hanya rumah yang terbakar, tetapi kehidupan masyarakat dan warisan budaya yang ada di dalamnya. Sade harus segera pulih, tetapi ketika dibangun kembali, kita harus memastikan Sade tetap menjadi Sade,” pungkasnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
