Ia menjelaskan, rendahnya serapan anggaran dipengaruhi oleh sejumlah paket pekerjaan yang masih berada dalam proses tender, evaluasi administrasi, hingga penandatanganan kontrak. Kondisi tersebut menyebabkan pencairan anggaran belum dapat dilakukan secara maksimal.
Komisi IV DPRD NTB mengingatkan agar seluruh proses pengadaan dapat dipercepat tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan pada akhir tahun yang berpotensi memengaruhi kualitas hasil pembangunan.
Selain pembangunan infrastruktur jalan, Dinas PUPRPKP juga mengelola berbagai program strategis di sektor perumahan, permukiman, irigasi, dan sumber daya air yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Optimalisasi penyerapan anggaran diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pelayanan publik di seluruh kabupaten dan kota di NTB.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
