Ia berharap persoalan itu segera mendapat perhatian pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan terhadap lembaga penyiaran dapat kembali berjalan normal. KPID juga berencana menyampaikan kondisi tersebut kepada Gubernur NTB.
"Nanti kami akan teruskan," ungkapnya.
Selama ini, tenaga pemantau memiliki peran penting dalam memonitor siaran radio dan televisi setiap hari. Hasil pemantauan menjadi dasar bagi KPID untuk menilai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait isi siaran.
Selain melakukan pengawasan isi siaran, KPID juga memiliki kewenangan menerima pengaduan publik, memberikan rekomendasi kelayakan dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran, serta melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran agar mematuhi ketentuan yang berlaku.
Keterbatasan sumber daya manusia dikhawatirkan akan mengurangi efektivitas pengawasan terhadap puluhan lembaga penyiaran radio dan televisi yang beroperasi di NTB.
Padahal, pengawasan dilakukan untuk memastikan tayangan yang disiarkan memenuhi ketentuan etika, melindungi kepentingan publik, serta menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPID merupakan lembaga negara independen di daerah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan penyiaran, menjamin hak masyarakat memperoleh informasi yang layak, serta memastikan isi siaran tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, dan kepentingan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Mengenai belum ada solusi setelah menonaktifkan 21 tenaga kontrak.
Publik masih menunggu solusi agar fungsi pengawasan penyiaran di NTB dapat kembali berjalan secara optimal.
Editor : Purnawarman
