LOMBOK, iNewsLombok.id - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB serta pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat di Mataram, Sabtu (4/7/2026).
Dalam agenda konsolidasi tersebut, Mardiono menegaskan bahwa NTB menjadi provinsi pertama yang menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) setelah Muktamar PPP.
Menurut dia, langkah ini menjadi sinyal awal bahwa mesin partai di daerah mulai dipanaskan untuk menghadapi agenda politik mendatang, termasuk tahapan verifikasi partai peserta pemilu.
Ia menjelaskan, seluruh DPC PPP di NTB juga telah menuntaskan Musyawarah Cabang (Muscab) secara serentak. Tahapan berikutnya, kata dia, adalah Musyawarah Ranting (Musran) sebagai bagian dari penguatan struktur partai hingga tingkat bawah.
"Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Musrancab dalam rangka mempersiapkan agenda politik PPP, khususnya menghadapi verifikasi pemilu yang akan datang," ujar Mardiono.
Mardiono menilai, salah satu pekerjaan rumah PPP ke depan adalah memperbaiki peta perolehan suara agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah basis.
Ia mengingatkan bahwa pada pemilu sebelumnya, PPP justru kehilangan peluang di sejumlah daerah karena kurang memberi perhatian pada kawasan penyangga.
"Jadi kita hanya memperhatikan kepada daerah basis, tapi daerah penyangganya gak kita perhatikan. Akibatnya, di beberapa daerah kita kehilangan peluang meraih kursi pimpinan dewan hanya karena selisih suara yang sangat sedikit," katanya.
Menurut Mardiono, evaluasi itu harus dijawab dengan strategi pemenangan yang lebih merata di seluruh daerah pemilihan. Dengan begitu, PPP tidak hanya mampu mempertahankan kursi yang ada, tetapi juga memperbesar peluang merebut kursi pimpinan dewan di berbagai tingkatan.
"Ini akan kita jadikan evaluasi kerja kita. Kita akan lakukan perbaikan agar pada pemilu yang akan datang perolehan suara bisa lebih merata. Sehingga target-target kita untuk meraih pimpinan dewan dan meningkatkan kursi bisa tercapai," ujarnya.
Selain konsolidasi internal, Mardiono juga menyinggung wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen yang sempat mengemuka dalam pembahasan politik nasional.
Ia menegaskan PPP siap menghadapi skenario apa pun selama diputuskan melalui mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan.
"Sebagai partai politik, kami harus siap terhadap apa pun yang diputuskan. Mau nol persen siap, empat persen siap, karena PPP tidak sendiri. Apa pun yang disepakati pemerintah dan menjadi ketentuan perundang-undangan, kita harus siap berjuang," ujarnya.
Meski demikian, secara pribadi Mardiono berpandangan ambang batas parlemen sebaiknya tidak dinaikkan terlalu tinggi. Menurut dia, demokrasi harus tetap memberi ruang representasi yang adil bagi kekuatan politik yang hidup di tengah masyarakat.
"Menurut pandangan saya, justru parliamentary threshold sebaiknya diturunkan, misalnya menjadi tiga atau dua persen. Tetapi kalau nol persen juga tidak memungkinkan karena bisa muncul terlalu banyak partai politik. Pada akhirnya, nanti akan diseleksi oleh rakyat, kita kan sudah punya pengalaman," katanya.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, Mardiono memastikan PPP menghormati dan akan menjalankan keputusan tersebut sebagai bagian dari komitmen partai terhadap demokrasi elektoral.
"Keputusan itu kita jalankan. Pada prinsipnya, putusan tersebut mempertahankan hak dasar bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. PPP mengikuti keputusan yang telah ditetapkan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP NTB H. Muzihir mengajak seluruh kader untuk menjadikan pelantikan kepengurusan sebagai titik awal memperkuat soliditas partai di NTB.
Ia menekankan bahwa konsolidasi tidak boleh berhenti di seremoni pelantikan, melainkan harus dilanjutkan dengan kerja-kerja politik yang terukur hingga akar rumput.
"Setelah pelantikan, mari kita rapatkan barisan dan mulai bekerja. Kursi yang kita miliki tidak hanya harus dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," kata Muzihir.
Pelantikan pengurus DPW dan DPC PPP se-NTB ini menjadi bagian dari agenda penataan organisasi pasca-Muktamar PPP. Seperti diketahui, Muhammad Mardiono kembali terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 dalam Muktamar X PPP.
Konsolidasi daerah kini menjadi fokus utama partai berlambang Ka’bah tersebut untuk memperkuat kesiapan menghadapi Pemilu 2029.
Di NTB sendiri, PPP masih menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan. Pada hasil Pemilu 2024, PPP berhasil meraih 7 kursi di DPRD Provinsi NTB, menempatkannya di jajaran partai menengah dengan basis suara yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
Modal tersebut dinilai penting bagi PPP NTB untuk menjaga eksistensi sekaligus memperluas pengaruh pada kontestasi politik berikutnya.
Selain mengejar target peningkatan kursi legislatif, konsolidasi pengurus di tingkat wilayah, cabang, hingga ranting juga dipandang penting untuk memperkuat struktur partai dalam menghadapi proses verifikasi administrasi dan faktual peserta pemilu.
Struktur yang solid, kader yang aktif, dan pemerataan kerja politik di daerah basis maupun daerah penyangga menjadi kunci agar PPP mampu kembali meningkatkan elektabilitasnya di NTB maupun secara nasional.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
