"Itu kewenangan pusat, tentunya dia (BKD.red) berkonsultasi dengan Kemendagri seperti apa SK itu," ungkapnya.
Penunjukan Plh Menjadi Pj Sekda Dinilai Tidak Bermasalah
Politisi tersebut juga menilai bahwa perubahan status dari Plh Sekda menjadi Pj Sekda tidak menjadi persoalan selama sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Sepanjang itu aturannya bisa gak jadi masalah," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno menyebut tengah mempelajari kemungkinan, mengusulkan Budi Herman sebagai Penjabat (Pj) Sekda NTB.
“Kalau ada kesempatan nanti, saya coba mempertanyakan apakah kita ada peluang untuk mengusulkan Pj Sekda sembari kita menunggu (pejabat Sekda NTB definitif, Red),” terangnya Kamis (5/3/2026).
Proses Penunjukan Sekda di Pemerintah Daerah
Sebagai informasi, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan posisi strategis dalam pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai koordinator seluruh perangkat daerah dan penggerak birokrasi pemerintahan.
Dalam kondisi tertentu, apabila Sekda definitif belum ditetapkan, maka pemerintah daerah dapat menunjuk pejabat sementara seperti Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat (Pj) untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Penunjukan Pj Sekda biasanya dilakukan melalui persetujuan pemerintah pusat setelah melalui proses konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini penting agar tidak terjadi kekosongan jabatan dalam struktur birokrasi daerah.
Di NTB sendiri, posisi Sekda memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah daerah, termasuk implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta koordinasi kebijakan antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
