LOMBOK, iNewsLombok.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk merespons dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah.
Bencana hidrometeorologi tersebut terjadi di antaranya di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, serta beberapa desa di Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, setelah hujan deras mengguyur wilayah NTB pada Selasa malam (13/1/2026).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, menyampaikan bahwa anggaran BTT tersebut disiapkan berdasarkan arahan langsung Gubernur NTB. Dana ini difokuskan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota akibat keterbatasan anggaran daerah.
"Tadi kita rapat, kita undang Kabupaten/Kota, untuk menyiapkan usulan program kegiatannya apa aja, yang ndak bisa ditangani akan dicarikan provinsi melalui BTT, belanja tidak terduga itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Kamis sore, (15/1/2026).
Sadimin menjelaskan, anggaran Rp16 miliar tersebut diprioritaskan untuk penyediaan logistik darurat serta perbaikan infrastruktur vital, terutama akses jalan dan jembatan yang menjadi satu-satunya jalur penghubung bagi masyarakat terdampak banjir.
"Tadi malam sesuai arahan Pak Gubernur kan ada 16 miliar. Itu untuk kebutuhan logistik, untuk kebutuhan infrastruktur, terutama jembatan-jembatan putus, yang jalan satu-satunya kan harus kita prioritaskan," katanya.
Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran BTT ini tidak terfokus pada satu wilayah saja. Saat ini, terdapat lima daerah di NTB yang masuk dalam kategori terdampak bencana dan menjadi perhatian pemerintah provinsi.
"Semua, kan sekarang yang terjadi bencana kan Dompu, Bima, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Lima kabupaten kota," jelasnya.
Terkait estimasi total kerugian dan jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan, Sadimin mengatakan pendataan masih berlangsung. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD NTB masih berada di lapangan untuk melakukan verifikasi dan penghitungan secara detail.
"Kalau estimasi kerugian belum bisa kita sampaikan karena masih dihitung. Rumah yang rusak sudah ada datanya, tapi belum menyeluruh. Teman-teman masih turun ke lapangan," tuturnya.
Penanganan rumah rusak akibat banjir nantinya akan dilakukan secara kolaboratif lintas kewenangan, melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah pusat melalui BNPB, serta instansi teknis seperti Balai Wilayah Sungai (BWS).
"Itu nanti bisa dari BTT juga, makanya kita lihat kemampuan anggarannya. Nanti coba kita hitung, coba kita ajukan apa kebutuhannya. Nanti sama-sama kita, dari BNPB pusat, dari kabupaten kota, provinsi, maupun dari BWS. Sesuai kewenangannya," tuturnya.
Selain penanganan darurat, BPBD NTB juga menyoroti persoalan banjir yang terus berulang di wilayah Sekotong. Sadimin menyebut perubahan tata guna lahan di kawasan hulu menjadi salah satu faktor utama meningkatnya intensitas banjir dalam beberapa tahun terakhir.
"Kalau kita lihat ke atas, tutupan lahannya sudah jadi jagung semua. Dulu tidak pernah banjir, tapi empat sampai lima tahun terakhir ini kejadian terus. Ini akibat alih fungsi lahan," terangnya.
Ia menekankan bahwa upaya penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan anggaran dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku serta kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
"Kalau hanya memikirkan kepentingan sesaat, banjir akan terus jadi langganan. Ini yang harus sama-sama kita sadari dan ubah," pungkasnya.
Sebagai langkah antisipasi lanjutan, BPBD NTB juga mengimbau pemerintah desa dan kecamatan di wilayah rawan banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk pembersihan saluran air, penguatan tanggul darurat, serta penyusunan rencana evakuasi.
Pemerintah provinsi juga mendorong koordinasi intensif dengan BMKG dan instansi teknis lainnya guna meminimalkan risiko bencana susulan selama musim hujan masih berlangsung.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
