Kontroversi Pertemuan Ojol dengan Wapres Gibran: Garda Indonesia Angkat Bicara

Purnawarman
Pertemuan ojol dengan Wapres Gibran menuai polemik. Garda Indonesia tegaskan pengemudi yang hadir bukan bagian asosiasi resmi dan khawatir timbul disinformasi. Foto: Setwapres

Namun, Igun menilai langkah Setwapres janggal karena tidak ada koordinasi dengan asosiasi resmi. Ia menekankan bahwa orang-orang yang hadir bukan saksi maupun pihak yang terlibat langsung dalam tragedi.

"Mereka tidak pernah ada di lokasi... karena kami pada saat peristiwa itu terjadi kami memang yang ada di lokasi. Hingga dijalankannya otopsi jenazah di RSCM dan sampai selesai kami terus mengawalnya," ujarnya.

Kekhawatiran Soal Disinformasi

Igun juga menyebut bahwa pertemuan itu menimbulkan kekecewaan di kalangan ojol karena seolah-olah sudah ada rekonsiliasi.

"Apakah ini adalah sebuah rekayasa atau settingan untuk memanfaatkan kejadian tragedi meninggalnya Affan Kurniawan untuk mencari simpati," tegasnya.

Ia menilai langkah Setwapres ceroboh karena berpotensi menimbulkan disinformasi publik.

"Nah ini harus diketahui oleh publik bahwa kecerobohan ini tidak bisa kita terima. Karena pastinya akan menimbulkan kesalahan informasi atau disinformasi," imbuhnya.

Gelombang Aksi Nasional Masih Berlanjut

Aksi demonstrasi nasional pada 28 Agustus 2025 yang dipicu tuntutan soal gaji dan tunjangan anggota DPR, serta tragedi Affan, masih menyisakan ketegangan.

Di Jakarta, ribuan massa memadati kawasan Senen hingga Mako Brimob Kwitang. Bentrokan pecah setelah massa melempari gerbang dengan batu dan aparat merespons dengan gas air mata.

Kericuhan serupa juga terjadi di Bandung, Surabaya, dan Solo, bahkan water cannon dikerahkan untuk membubarkan massa.

Hingga kini, proses hukum terkait tragedi Affan Kurniawan belum tuntas, sementara Komnas HAM disebut tengah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur aparat.

Penegasan Garda Indonesia

Igun menegaskan bahwa pihaknya siap berdialog langsung dengan Gibran, namun dengan catatan hanya melibatkan asosiasi resmi yang diakui negara.

"Kami enggak ngerti apa motifnya atau tujuannya, tapi yang pasti nih tidak ada koordinasi antara Sekretariat Wapres dan wapres terhadap kami sebagai lembaga. Kami ini lembaga, bukan perorangan," tegasnya.

Editor : Purnawarman

Sebelumnya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network