Apalagi, kondisi fiskal Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan, mulai dari defisit APBN hingga kebutuhan mendesak untuk mengatasi kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan.
Keputusan penghentian sementara kunker ini diharapkan dapat menjadi sinyal positif bahwa DPR mendengarkan aspirasi masyarakat dan siap melakukan perbaikan internal.
Langkah Selanjutnya
Setelah kebijakan moratorium ini, DPR bersama pemerintah direncanakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait efektivitas program kerja anggota legislatif, termasuk penggunaan anggaran.
Selain itu, dialog nasional dengan mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, hingga aktivis antikorupsi akan digelar untuk membangun agenda reformasi parlemen.
Langkah ini juga diyakini sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
