“Belanja daerah seharusnya menjadi penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar rutinitas administratif,” tegasnya.
Edo juga menyinggung kontraksi ekonomi NTB sebesar -1,47% pada triwulan I 2025 sebagai bukti bahwa anggaran publik belum mampu menciptakan multiplier effect yang kuat di tengah masyarakat.
Momentum WTP untuk Reformasi Tata Kelola Anggaran
Lebih lanjut, Edo menekankan bahwa opini WTP seharusnya tidak dijadikan sebagai simbol semata, tetapi dimanfaatkan sebagai momentum untuk reformasi tata kelola anggaran berbasis kinerja dan dampak.
“Pemulihan ekonomi NTB pasca kontraksi membutuhkan belanja pemerintah yang tepat sasaran, akuntabel, dan mampu mendorong efek ganda bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam konteks ini, keterbukaan terhadap evaluasi eksternal dan komitmen dalam menindaklanjuti temuan BPK menjadi krusial. Menurut Edo, implementasi rekomendasi harus menjadi indikator nyata atas keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pembangunan.
Berdasarkan dokumen LHP BPK Tahun 2024, beberapa proyek infrastruktur juga mengalami keterlambatan realisasi fisik hingga triwulan IV.
Menurut data Kemenkeu, NTB termasuk provinsi dengan serapan belanja APBD paling lambat di kawasan timur Indonesia hingga Mei 2025.
Masalah pengawasan juga diperparah dengan belum maksimalnya integrasi sistem keuangan daerah dengan SIPD Kemendagri.
Laporan Ombudsman NTB mencatat adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan yang stagnan meski alokasi anggaran meningkat.
Pemerintah Provinsi NTB direncanakan akan menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) temuan BPK secara lintas OPD agar tidak terjadi pengulangan kesalahan serupa pada tahun anggaran berikutnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
