LOMBOK, iNewsLombok.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali mencatat prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
Meski layak diapresiasi, sejumlah pengamat ekonomi mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah jaminan atas kualitas pengelolaan anggaran daerah secara substansial.
Salah satu pengamat, Edo Segara Gustanto dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), menilai bahwa capaian tersebut positif dari aspek pelaporan, tetapi belum menyentuh akar persoalan fiskal NTB.
“Beberapa catatan BPK seperti pengelolaan RSUD yang belum optimal, biaya pendidikan yang belum memadai, dan pelaksanaan DAK yang menyimpang dari ketentuan, menunjukkan bahwa masih ada masalah efisiensi dan efektivitas belanja daerah,” ujar Edo, Rabu (19/6/2025).
WTP NTB Dinilai Tak Mampu Tutupi Masalah Serius Belanja Modal
Menurut Edo, permasalahan pada belanja modal, seperti pembayaran ganda, kekurangan volume pekerjaan, dan kerusakan hasil pembangunan, menunjukkan bahwa program pembangunan masih belum memberikan dampak riil terhadap masyarakat.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
