Mereka menyerukan agar Presiden RI, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan segera turun tangan memperbaiki sistem distribusi ternak, termasuk memperbanyak kapal ternak yang aman dan layak.
Dalam langkah strategis, asosiasi ini membentuk Divisi Hukum untuk melindungi peternak dari potensi penipuan dan kerugian hukum.
Selain itu, mereka mendorong pembentukan koperasi khusus peternak sapi agar lebih mandiri dan terorganisir dalam pemasaran serta pembiayaan.
Mereka juga mengajak semua pihak, mulai dari Pemda Kabupaten Bima, Pemda Dompu, hingga Pemerintah Jabodetabek, untuk duduk bersama menata sistem perdagangan sapi dari hulu ke hilir, termasuk meningkatkan kapasitas pelabuhan dan memperlancar distribusi ternak nasional.
“Melindungi peternak Bima berarti menjaga keberlanjutan pangan Indonesia. Sapi Bima bukan sekadar komoditas, tapi identitas ekonomi daerah yang harus dijaga bersama,” tegas mereka.
Editor : Purnawarman
