Proses Sidang dan Respons Publik
Ketua Majelis DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan putusan ini menjadi contoh penegakan etika pemilu yang tegas.
“Kami tak toleransi pelanggaran yang mengancam integritas demokrasi,” ujarnya.
Koordinator pemantau pemilu, Umar Said, menyambut baik keputusan DKPP. “Ini sinyal kuat bahwa netralitas penyelenggara pemilu wajib dijaga. Dualitas jabatan harus dihapuskan,” komentarnya.
Dampak pada KPU Lombok Timur
Pemberhentian Zainul memaksa KPU Lombok Timur merekrut anggota baru guna memastikan proses pemilu 2025 berjalan lancar. KPU RI diharapkan memperketat verifikasi latar belakang calon anggota untuk mencegah kasus serupa.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait