Edo juga mengingatkan pemerintah untuk belajar dari pengalaman buruk pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) di masa lalu.
"Pengalaman tersebut harus menjadi peringatan agar Danantara tidak menjadi alat untuk kepentingan segelintir elite politik dan bisnis," tambahnya.
Meski demikian, Edo mengakui bahwa Danantara memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing, memperkuat sektor infrastruktur, dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
"Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik sangat diperlukan. Dana ini harus memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu," tegasnya.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh sejumlah ekonom lainnya yang meminta pemerintah untuk memastikan mekanisme pengawasan yang independen dan partisipasi publik dalam pengelolaan Danantara. Tanpa langkah-langkah tersebut, dikhawatirkan dana abadi ini justru akan memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
