Sebagai bentuk solusi, Riadi mendukung Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dicanangkan Dewan Pers sebagai standar kredibilitas jurnalis.
"Narasumber berhak menolak diwawancarai oleh wartawan yang tidak memiliki lisensi dari Dewan Pers," tegasnya.
Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB, Hans Bahanan, turut mendukung pembentukan komunitas diskusi ini. Menurutnya, wartawan harus lebih aktif dalam membentengi profesi dari oknum tidak bertanggung jawab yang hanya mencari keuntungan pribadi dengan mengancam instansi.
"Kita tidak bisa membiarkan mereka memperluas jaringan dengan cara merusak citra profesi kita. Forum diskusi ini nantinya bisa membahas berbagai isu, termasuk kebijakan pemerintah, yang hasilnya bisa menjadi rujukan bagi publik," ujar Hans.
Diskusi ini diikuti oleh berbagai perwakilan media di NTB, seperti Forum Wartawan Pemprov NTB (ForwanPro), Forum Wartawan Parlemen (FWP), Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka), dan Forum Jurnalis Perempuan (FJP). Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
