Hal ini, kata Dr. Basri, dapat merusak marwah perguruan tinggi yang seharusnya fokus pada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
"Pertambangan adalah industri padat modal dengan risiko besar, baik dari segi finansial, keselamatan manusia, maupun kerusakan ekologi. Kampus tidak memiliki pengalaman dalam bidang ini, sehingga berpotensi menanggung dampak buruknya,"tambahnya.
Jika perguruan tinggi masuk dalam pengelolaan tambang, konflik kepentingan dan korupsi di sektor pertambangan akan sulit dihindari. Selain itu, perebutan keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dapat merusak ekosistem sosial dan budaya di masyarakat sekitar.
Dr. Basri meminta agar rencana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi segera dibatalkan. Menurutnya, lebih baik kampus berperan dalam kajian dampak sosial dan lingkungan hidup akibat industripertambangan.
"Core business kampus adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tidak ada hubungannya dengan pengelolaan tambang yang penuh risiko," tandasnya.
Dengan berbagai dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya, akademisi dan masyarakat diharapkan bersama-sama menolak kebijakan ini demi keberlanjutan lingkungan dan integritas pendidikan di Indonesia.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
