"Saya jadi curiga ada upaya sistematis untuk menggembosi hak interpelasi ini. Seharusnya pimpinan dewan bisa lebih netral dalam menyikapi aspirasi anggota," tegasnya.
Meski ada indikasi penggembosan, HK dan sejumlah anggota fraksi tetap berkomitmen mendorong interpelasi kasus DAK hingga tuntas. Menurutnya, hak interpelasi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
"Perjuangan interpelasi tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus menekan agar kasus DAK ini terbuka secara terang benderang," tegasnya.
Hak interpelasi ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DAK di NTB. Oleh karena itu, para pendukung interpelasi meminta agar proses ini tetap berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
